Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum Tersita Kegaduhan KPK-Polri

Kompas.com - 20/10/2015, 06:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengakui, penegakan hukum selama satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum berjalan maksimal. Waktu dan energi personel Polri tersita untuk menyelesaikan konflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami habis sebagian waktu menyelesaikan kegaduhan KPK versus Polri yang beberapa waktu lalu terjadi. Itu benar-benar memakan waktu dan tenaga kita," ujar Badrodin kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2015).

Meski demikian, Badrodin menegaskan, hubungan kedua lembaga kini telah membaik. Antarpimpinan lembaga menjalin komunikasi terus-menerus demi sinergisme penegakan hukum antara kepolisian dan KPK.

Badrodin pun berharap hal tersebut berlanjut pada pimpinan baru KPK. Soal aksi penegakan hukum, Badrodin menilai tidak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun, ia mengatakan, saat Kepala Bareskrim Polri dijabat Komjen Budi Waseso, Polri mendapatkan perhatian media massa karena tindakan dan pernyataan Budi yang ceplas-ceplos dan mempunyai kesan tak takut mengambil risiko.

Sementara saat Kepala Bareskrim Polri dijabat oleh Komjen Anang Iskandar, kinerja Polri seakan merosot. Padahal, kata Badrodin, aksi-aksi penegakan hukum saat ini tidak kalah dari era Budi Waseso.

"Hanya memang dari sisi media, sekarang itu setiap tindakan tidak kami ekspos. Ini untuk mengurangi kegaduhan. Jadi media merasa Kabareskrim yang sekarang ini adem ayem. Tidak. Perintahnya sama, aksinya sama kok," ujar Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com