Menurut JK, Bela Negara Sama Pentingnya dengan Pengadaan Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, program bela negara sama pentingnya dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kalla mengaku setuju jika Kementerian Pertahanan mengusung program bela negara.

"Sama-sama penting, alutsista penting, semua orang dididik menjadi patriot yang baik dari bidangnya," kata Kalla di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Hanya, ia mengaku belum tahu konsep detail bela negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan tersebut. Menurut Kalla, bela negara bisa dilakukan dengan banyak cara. (Baca: Gerindra: Ribuan Orang Di-PHK, Daya Beli Menurun, Kenapa Diarahkan Bela Negara?)

"Saya kira, bela negara itu bermacam-macam. Anda bela negara dari media bagaimana Anda menjabarkan berita yang lebih baik, lebih positif, bela negara juga," tutur dia.

Ia lantas menyampaikan contoh lain bela negara. Misalnya, seorang tentara yang bertempur untuk negara, atau seorang dosen yang meningkatkan kemampuan generasi muda dalam konteks bela negara. (Baca: TB Hasanuddin: Belum Ada Payung Hukum Program Bela Negara)

"Kalau mahasiswa, membela negara dengan cara membuat inovasi, bela negara juga. Coba kalau dia tidak ada inovasi, kita kalah dari Singapura, China, dan Malaysia. Bela negara bukan hanya bertempur, bukan," tutur Kalla.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai bahwa program bela negara berlebihan jika mengingat masih diperlukan pembaruan alutsista bagi TNI maupun Polri. Menurut dia, program bela negara perlu dipertimbangkan lebih jauh efektivitasnya, terlebih program tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar. (Baca: Luhut: Program Bela Negara Tak Akan Bebani Anggaran Negara)

Dalam rangka membentuk 100 juta kader bela negara, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Para kader dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat di tengah berbagai bentuk ancaman, baik nyata maupun belum nyata. Salah satu caranya adalah menumbuhkan rasa cinta Tanah Air," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin lalu.

Menurut Ryamizard, ancaman nyata bagi Indonesia antara lain terorisme, bencana alam, wabah penyakit, ancaman siber, dan narkoba. Sementara itu, ancaman belum nyata adalah perang antarnegara.

Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama TNI M Faisal, menuturkan, para kader pembina itu akan dilantik secara serentak oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (19/10/2015) di Kementerian Pertahanan. Para kader ini akan dibina selama satu bulan.

Beberapa kompetensi yang disiapkan dalam pembinaan adalah penanaman nilai bela negara, penanaman sikap peduli terhadap negara, serta peningkatan kemampuan fisik dan psikis.

Seusai pembinaan, para kader akan bergabung dengan organisasi masyarakat di setiap daerah untuk menyosialisasikan pendidikan bela negara yang dimilikinya.

Faisal menegaskan, program bela negara tersebut berbeda dengan wajib militer yang diterapkan di negara-negara lain. Kader yang berasal dari berbagai kalangan, seperti dokter, ahli agama, dan guru, tetap bisa menyosialisasikan nilai bela negara tersebut sesuai dengan profesi yang dijalaninya.