"Menurut hemat saya tidak akan membebani. Kita lihat kemampuan dari anggaran belanja," ujar Luhut seusai menghadiri acara pelantikan Deputi Penindakan, Pencegahan, dan PIPM KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Ia menekankan, program tersebut harus segera dimulai. Program bela negara juga akan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Menurut Luhut, bela negara sangat penting untuk membina kedisiplinan generasi muda.
"Bela negara itu kita lakukan dalam rangka mendisiplinkan anak-anak muda kita ke depan," kata dia.
Sebelumnya, pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli T Rajagukguk mengatakan, Kementerian Pertahanan dan TNI hingga kini masih kekurangan anggaran dalam pengadaan alutsista maupun dalam peningkatan kesejahteraan prajurit.
Untuk pengadaan alutsista saja, menurut dia, Indonesia baru bisa menyelesaikan program minimum essential force pada tahun 2024.
"Artinya, negara masih memiliki kekurangan anggaran untuk mendukung persenjataan TNI dan kesejahteraan prajurit TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan. Pembentukan bela negara jelas akan menjadi beban bagi anggaran negara dan anggaran pertahanan," ujar Maruli dalam konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Rabu (14/10/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.