Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Rapor Setahun Jokowi-JK Merah

Kompas.com - 15/10/2015, 12:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kinerja di segala bidang, baik ekonomi, politik, maupun sosial, dinilai mengalami penurunan pencapaian.

"Kalau dinilai, rapornya merahlah. Perlu remedial," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Pada bidang ekonomi, kata dia, penurunan dapat dilihat dari berbagai parameter. Saat Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014, rupiah masih menyentuh angka Rp 9.500 terhadap dollar AS, tetapi saat ini sudah berkisar di angka Rp 13.500.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi yang dulunya sekitar 6 persen, sekarang turun ke angka 5 persen. Angka inflasi dan utang luar negeri Indonesia juga meningkat.

"Bertahan dari parameter yang ada saja tidak, apalagi memberi prestasi," kata Muzani.

Ia menyebutkan, angka pemutusan hubungan kerja dan pengangguran juga meningkat pesat. Sebaliknya, tenaga kerja asing yang sebelumnya hanya bisa bekerja di sektor tertentu, kini bisa bekerja di hampir semua sektor.

"Perlindungan tenaga kerja kita rendah, baik di dalam maupun di dalam negeri," kata Ketua Fraksi Gerindra di DPR ini.

Muzani juga melihat tidak ada prestasi yang membanggakan pada bidang politik. Saat Jokowi dilantik, parpol masih bersatu, tetapi kini Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan terpecah belah. Belum lagi komunikasi di internal pemerintahan sendiri tidak bekerja dengan maksimal. Setiap kementerian berjalan tanpa koordinasi yang baik.

"Kondisi politik jadi awut-awutan," ujarnya. 

Pada bidang sosial seperti penanganan bencana, menurut Muzani, tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini.

Penanganan musibah haji di Mina juga dinilainya sangat buruk. Data dari semua korban WNI yang diumumkan berasal dari otoritas Arab Saudi. Artinya, tidak ada lobi yang baik dari Kementerian Agama.

"Di semua bidang, menurut saya, ada kerja yang menurun dibanding pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com