Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Ribuan Orang Di-PHK, Daya Beli Menurun, Kenapa Diarahkan Bela Negara?

Kompas.com - 15/10/2015, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak setuju dengan rencana pemerintah membuat program bela negara untuk 100 juta warga Indonesia. Menurut dia, sebelum warga disiapkan untuk membela negaranya, negara dulu yang harus membela warga.

"Tanggung jawab negara yang harusnya diarahkan membela rakyatnya sehingga negara tambah kuat. Kekuatan negara itu ada di rakyatnya, tapi ketika rakyatnya nganggur, makan kurang, daya beli kurang, itu negara akan lemah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Menurut Muzani, rakyat tidak mungkin optimal membela negara dalam keadaan lapar, sakit, dan dirundung persoalan lainnya. Dengan demikian, sebaiknya bela negara diarahkan pada bagaimana memberikan kebutuhan dasar kepada rakyat secara cukup. (Baca: Hidayat Minta Kader PKS Dukung Program Bela Negara)

"Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, morat-marit puluhan ribu orang dirawat di rumah sakit Sumatera-Kalimantan karena asap, ribuan orang korban PHK, daya beli menurun, produktivitas menurun, kenapa diarahkan bela negara?" ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR ini.

Selain itu, anggota Komisi I DPR ini mengaku tidak melihat adanya ancaman terhadap Indonesia yang begitu serius sehingga program bela negara harus dilakukan. Dia khawatir, anggaran yang akan dihabiskan untuk program ini nantinya hanya akan terbuang sia-sia. (Baca: Mendagri: Bela Negara Bukan Bentuk Militerisme)

"Ini bukan hanya fantastis jumlah kadernya, tapi fantastis juga biayanya. Sekian ratus triliun rupiah akan dihabiskan dalam sekian waktu yang panjang," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah Indonesia mulai tahun ini. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu seusai menjadi pembicara kunci pada seminar nasional 25 tahun SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2015).

"Saya harapkan 10 tahun ke depan sudah ada 100 juta kader bela negara. Kader-kader bela negara bertugas melakukan pertahanan negara jika sewaktu-waktu negara mendapat ancaman, baik nyata maupun belum nyata," kata dia. (Baca: Imparsial: Seharusnya Pemimpin yang Dikenakan Program Bela Negara, Bukan Rakyat)

Ryamizard mengatakan, negara dengan sistem bela negara yang kuat akan membuat negara itu kuat. Indonesia akan menjadi lebih kuat jika memiliki 100 juta kader bela negara.

Ia berencana membentuk 100 juta kader bela negara yang akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com