Kompas.com - 14/10/2015, 13:49 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo yang meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ditunda. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden kepada pimpinan DPR dalam rapat konsultasi di Istana Negara, Selasa (13/10/2015) kemarin.

"Presiden memang meminta agar kita sepakati ini belum prioritas. Mari kita tunda dulu jangan pada masa sidang ini," kata Yasonna di Jakarta, Rabu (14/10/2015).

Namun, Yasonna membantah bahwa permintaan penundaan ini disebabkan niat untuk melemahkan KPK. Menurut dia, revisi ditunda karena masih banyak prioritas yang lebih penting untuk diselesaikan, seperti menyelesaikan masalah ekonomi.

"Sejak awal tidak ada membahas masalah pelemahan," ucapnya.

Atas permintaan Presiden itu pun, akhirnya pimpinan DPR sepakat revisi UU KPK baru akan dibahas lagi pada masa sidang berikutnya.

"Ini keputusan bersama antara pemerintah dan DPR," ucapnya.

Rencana revisi UU KPK diusulkan oleh 45 anggota DPR dari enam fraksi dalam rapat Baleg, Selasa (6/10/2015) pekan lalu. Dalam draf revisi yang diusulkan, diatur bahwa KPK bekerja selama 12 tahun setelah RUU tersebut diundangkan.

Selain itu, ada pula batasan bahwa KPK hanya bisa menangani kasus dengan kerugian negara minimal Rp 50 miliar. Kewenangan penyadapan KPK juga harus dilakukan melalui izin pengadilan. Kemudian, KPK diusulkan tak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

KPK juga nantinya akan memiliki kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Terakhir, akan dibentuk juga lembaga pengawas untuk mengawasi kinerja KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Buya Syafii 'Jewer' Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Saat Buya Syafii "Jewer" Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Nasional
Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Nasional
PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Nasional
Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Nasional
Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Nasional
Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Nasional
PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Nasional
Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Nasional
PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, BKN: Jabatan yang Ditinggalkan Kosong hingga Penerimaan Berikutnya

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, BKN: Jabatan yang Ditinggalkan Kosong hingga Penerimaan Berikutnya

Nasional
Jokowi: Buya Syafi'i Selalu Suarakan Keberagaman, Toleransi, dan Pentingnya Pancasila

Jokowi: Buya Syafi'i Selalu Suarakan Keberagaman, Toleransi, dan Pentingnya Pancasila

Nasional
Jubir Tegaskan KPK Tak Terkait Spanduk Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Jubir Tegaskan KPK Tak Terkait Spanduk Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024

Nasional
Bareskrim: Kerugian Kasus DNA Pro Akademi Ditaksir Rp 551 Miliar dari 3.621 Korban

Bareskrim: Kerugian Kasus DNA Pro Akademi Ditaksir Rp 551 Miliar dari 3.621 Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.