Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jero Wacik Perintahkan Anak Buahnya Lenyapkan Dokumen

Kompas.com - 12/10/2015, 18:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik pernah meminta bawahannya melenyapkan dokumen-dokumen bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM). Hal tersebut diutarakan mantan Kepala Tata Usaha Pimpinan Kemenbudpar Luh Ayu Rusminingsih saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Jero Wacik.

Ayu mengatakan, perintah tersebut dilontarkan Jero sekitar tahun 2011, menjelang akhir masa jabatan Jero.

"Sekitar 2011, mendekati akhir jabatan di Menbudpar, Pak Menteri memerintahkan untuk memusnahkan seluruh pertanggungjawaban DOM?" tanya jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/10/2015).

"Benar," jawab Ayu.

Ayu mengatakan, mulanya dia ingin membuat salinan pertanggungjawaban penggunaan DOM yang diserahkan ke Biro Keuangan. Namun, Jero menilai hal tersebut tak perlu dilakukan sehingga meminta Ayu melenyapkannya.

Tanpa bertanya lebih jauh, Ayu menurutinya dan memusnahkan dokumen-dokumen itu dengan mesin penghancur kertas.

"Beliau bilang, 'Saya kan sudah mau meninggalkan kantor ini, sudah kamu buat apa bikin begitu? Nanti ada yang menyalahgunakan'," kata Ayu menirukan ucapan Jero.

Namun, Ayu membantah pelenyapan pertanggungjawaban DOM sengaja dilakukan untuk menghilangkan jejak penyalahgunaan. Ia mengatakan, menurut Jero, pertanggungjawaban itu tidak diperlukan karena Jero dalam waktu dekat tak lagi menjadi menteri di sana.

Pernyataan Ayu diperkuat oleh Siti Alfiah, Kepala Subbag TU, pimpinan yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut. Siti mengaku diminta oleh Ayu untuk memusnahkan dokumen tersebut. Ia mengatakan, dokumen yang dimusnahkan berupa kuitansi bukti penggunaan DOM yang ditandatangani Jero.

"Itu detail yang menunjang kegiatan Pak Menteri," kata Siti.

Siti mengatakan, kuitansi tersebut bukan berupa bukti perjalanan dinas Jero, melainkan kuitansi pembayaran sejumlah kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam DOM. "Misalnya beli bunga," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com