Pecat Staf Sewenang-wenang, Anggota DPR Ini Dapat Sanksi dari MKD

Kompas.com - 12/10/2015, 16:58 WIB
Mantan staf anggota DPR RI Frans Agung Mula Putra, Denty Noviany Sari, menghadiri sidang pedana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (28/5/2015). KOMPAS.com/IHSANUDDINMantan staf anggota DPR RI Frans Agung Mula Putra, Denty Noviany Sari, menghadiri sidang pedana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (28/5/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan bahwa Anggota Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra melanggar kode etik ringan. Dalam perkara ini, Frans dilaporkan oleh mantan stafnya, Denty Noviany Sari, yang merasa dipecat secara sewenang-wenang oleh Frans.

"Dengan ini menyatakan Frans Agung Mula Putra, terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Ketua MKD Surahman Hidayat dalam sidang putusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Penelusuran MKD memang menunjukkan bahwa Frans memang terbukti telah memecat Denty secara sewenang-wenang. Namun MKD tidak melihat tindakan itu sebagai pelanggaran sedang atau pun berat.

"MKD berharap perkara ini menjadi pelajaran berharga bagi Saudara Frans agar tak mengulangi hal tersebut di kemudian hari demi menjaga keluhuran dan martabat sebagai anggota DPR RI," tambah Surahman.

Denty juga sebenarnya melaporkan Frans ke MKD atas dugaan penggunaan gelar palsu dalam kartu namanya. Namun MKD memutuskan untuk tidak mengusut penggunaan gelar palsu tersebut dan hanya fokus kepada aduan pemecatan.

"Gelar palsu bukan ranah MKD, itu ranah kepolisian, dan tidak ada yang dirugikan disini," ucapnya. (Baca: Denty Ingin Politisi Hanura yang Dituduhnya Palsukan Gelar Dipecat)

Adapun Frans menerima keputusan MKD ini. Dia mengaku sejak awal siap dengan putusan apa saja yang diambil MKD.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X