Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Pemerintah, Ini Tanggapan Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah menjadikan hasil survei yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sebagai bahan koreksi internal. Hasil survei tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki pemerintah.

"Ya kita menjadikannya itu suatu koreksi ke dalam juga bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Kendati demikian, menurut Kalla, pemerintah tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak dalam menjalankan pemerintahan. Jika ada sebagian masyarakat yang tidak puas, Waprews memakluminya.

"Ya dalam melaksanakan pemerintah, tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak bahwa ada masyarakat tidak puas itu ya hak, pasti ada," ucap Kalla.

Kepuasan publik turun

Kepuasan publik terhadap satu tahun kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dan kabinetnya menurun dibandingkan enam bulan lalu. Hal tersebut diketahui dalam survei Indo Barometer yang dirilis di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Saat ditanya mengenai kepuasannya terhadap Presiden, sebanyak 47,3 persen responden mengaku kurang puas. Responden yang mengaku cukup puas dengan kinerja Presiden hanya 44,8 persen. Sisanya, 3,8 persen mengaku tidak puas sama sekali, 1,2 persen mengaku sangat puas, dan sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Jika dijumlahkan antara yang sangat puas dan cukup puas, angkanya hanya mencapai 46 persen, turun dari survei bulan Maret 2015 sebesar 57,5 persen. Hal serupa juga terjadi pada kepuasan publik terhadap Wapres Jusuf Kalla. Hanya 41,3 persen responden yang mengaku cukup puas dan 0,8 persen yang sangat puas.

Adapun yang tidak puas mencapai 46,2 persen dan yang tidak puas sama sekali sebesar 6,7 persen. Kepuasan publik yang hanya mencapai 42,1 persen turun dari Maret 2015 yang mencapai 53,3 persen.

Terakhir, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Kerja juga mengalami nasib yang sama. Hanya 0,8 persen yang mengaku sangat puas dan 36,3 persen yang cukup puas terhadap kinerja para menteri. Sebanyak 42,8 persen mengaku kurang puas dan 3,9 persen tidak puas sama sekali.

Kepuasan publik terhadap kabinet ini menurun dibandingkan survei pada Maret 2015 yang mencapai 46,8 persen. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menjelaskan, sebagian besar responden menyatakan tidak puas dan menganggap pemerintah gagal di bidang ekonomi.

"Ekonomi yang paling jadi perhatian. Saat kita tanya apa kegagalan Jokowi-JK, empat jawaban teratas adalah mengenai ekonomi," kata Qodari. (Baca: Survei: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Kepuasan Publik Menurun)

Responden menganggap pemerintah gagal menjaga harga bahan pokok (17,3 persen), tak mampu mengatasi masalah ekonomi (13,3 persen), melemahnya nilai tukar rupiah (7,4 persen), dan meningkatnya harga BBM (4,1 persen). Responden lain di antaranya menjawab, program visi dan misi Jokowi-JK belum terbukti, gagal menciptakan lapangan pekerjaan, tak mampu mengontrol kinerja menteri, dan gagal memberantas korupsi.