Kompas.com - 08/10/2015, 14:12 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta menghapus penerapan hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permintaan itu muncul jelang peringatan Hari Anti Hukuman Mati Internasional pada 10 Oktober mendatang.

"Hukuman paling tidak beradab dalam sejarah manusia, dan Indonesia masih mempraktikannya," kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, pada sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).

Anggara mengungkapkan, saat ini semakin banyak negara-negara di dunia yang menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya. Namun, ia memandang hal itu sangat kontras dengan kondisi di Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati.

Dalam catatan Koalisi Indonesia Anti Hukuman Mati, ada 14 terpidana yang dieksekusi mati pada era Presiden Jokowi. Seluruh terpidana mati itu terjerat kasus narkoba. Eksekusi tahap I dilakukan pada 18 Januari 2015 terhadap enam terpidana yang keseluruhannya adalah warga negara asing.

Delapan terpidana lainnya dieksekusi di tahap II pada 29 April 2015. Salah satu terpidana mati tahap kedua adalah warga negara Indonesia.

Anggara melanjutkan, hukuman mati di Indonesia semakin bermasalah karena sistem hukum yang buruk dan belum terpenuhinya seluruh hak terpidana mati.

"Dengan segala kontroversinya, Indonesia berhadapan dengan masalah peradilan jujur dan adil," kata Anggara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Diminta Siaga Cegah Serangan Teror Lain Usai Bom Astanaanyar

Polri Diminta Siaga Cegah Serangan Teror Lain Usai Bom Astanaanyar

Nasional
Ferdy Sambo Ungkap Alasan Yosua Dijadikan Sopir untuk Anak dan Istrinya

Ferdy Sambo Ungkap Alasan Yosua Dijadikan Sopir untuk Anak dan Istrinya

Nasional
Moeldoko: Hentikan Ideologi Kekerasan, Stop Aksi Bom Bunuh Diri

Moeldoko: Hentikan Ideologi Kekerasan, Stop Aksi Bom Bunuh Diri

Nasional
Ferdy Sambo Kekeh Tak Perintahkan Menembak, Richard Eliezer Tersentak sampai Geleng-geleng Kepala

Ferdy Sambo Kekeh Tak Perintahkan Menembak, Richard Eliezer Tersentak sampai Geleng-geleng Kepala

Nasional
KPK Dalami Dugaan Gratifikasi yang Diterima Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir

KPK Dalami Dugaan Gratifikasi yang Diterima Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir

Nasional
Wapres Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri Mapolsek Astanaanyar

Wapres Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri Mapolsek Astanaanyar

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri Astanaanyar Mantan Napi 'High Risk' Sempat Ditahan di Nusakambangan

Pelaku Bom Bunuh Diri Astanaanyar Mantan Napi "High Risk" Sempat Ditahan di Nusakambangan

Nasional
Pelaku Bom Astanaanyar Eks Napi Terorisme, Program Deradikalisasi Dipertanyakan

Pelaku Bom Astanaanyar Eks Napi Terorisme, Program Deradikalisasi Dipertanyakan

Nasional
Dalam Persidangan, Ferdy Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir Yosua

Dalam Persidangan, Ferdy Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Pengacara Ferdy Sambo: Sudah Putusin Aja Lah, Hakim Sudah Simpulkan Klien Kami Bohong

Pengacara Ferdy Sambo: Sudah Putusin Aja Lah, Hakim Sudah Simpulkan Klien Kami Bohong

Nasional
71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

Nasional
Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Nasional
Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Nasional
Bom Astanaanyar, Standar Baku Pengawasan Eks Napi Teroris Disorot

Bom Astanaanyar, Standar Baku Pengawasan Eks Napi Teroris Disorot

Nasional
Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU ke MA, Anggap Sipol Langgar UU Pemilu

Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU ke MA, Anggap Sipol Langgar UU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.