Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR: Jangan Sempit Bilang Presiden Enggak Becus

Kompas.com - 08/10/2015, 06:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

ROMA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta berharap berbagai pihak tidak menyalahkan Presiden Joko Widodo terkait permasalahan yang dialami Indonesia saat ini, seperti pelambatan ekonomi. Menurut dia, Jokowi belum bisa disalahkan karena masih sekitar satu tahun menjabat.

"Yang dari 15 tahun lalu (memimpin) kok enggak disalah-salahin?" kata Oesman dalam pertemuan antara delegasi MPR RI dan warga negara Indonesia di KBRI di Roma, Italia, Rabu (7/10/2015) malam.

Pertemuan itu dihadiri Duta Besar RI untuk Italia Agus Parengkuan, Dubes RI untuk Vatikan Budiarman Bahar, dan puluhan warga Indonesia di Italia.

Adapun delegasi MPR lain yang juga hadir adalah Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah, Ketua F-PPP di MPR Irgan Chairul Mahfidz, pimpinan Badan Sosialisasi MPR Zainut Tauhid, anggota Badsos MPR Simardji Tjondropragolo dan Hadi Mulyadi Mashud, serta delegasi lainnya.

Oesman menyebut adanya pemikiran-pemikiran yang sempit dari berbagai kalangan seperti menganggap Presiden Jokowi tidak becus mengatasi masalah ekonomi. Menurut dia, Jokowi tidak bisa disalahkan terkait kondisi ekonomi sekarang lantaran pelambatan saat ini karena kondisi ekonomi dunia.

"Jangan sempit bilang karena Presiden nggak becus. Yah, enggak bisa dong, ini karena situasi dunia," kata Oesman.

Ia juga menilai bahwa Indonesia sekarang sedang berperang melawan rakyatnya sendiri. Sebab, kata dia, banyak pihak yang malah menyerang pemerintah. Oesman berharap rakyat tidak terpecah belah. "Politik kejam, bukan beri saran tapi nyerang," kata anggota DPD itu.

Oesman lalu menyinggung program tol laut yang ingin dibangun pemerintahan Jokowi. Dengan program tersebut, kata dia, tingginya harga barang di Papua dapat ditekan.

"Di Papua harga semen Rp 1,2 juta per sak. Bayangin di mana rasa keadilan? Pemerintah sekarang saya lihat akan bangun tol laut supaya transportasi murah, cepat. Harga jual barang akan terjangkau oleh konsumen," ujar Oesman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Kunjungan ke Sultra, Komisi III DPR Ingin Cek Dugaan Praktik Mafia Tambang Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com