Politisi PDI-P Nilai Revisi UU KPK Justru Kuatkan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, menilai, keberadaan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tidak akan melemahkan kewenangan KPK dalam melakukan penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Revisi itulah untuk menguatkan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi. Jadi, poinnya di sana, kenapa perlu revisi UU KPK. Tetap semangatnya melakukan pemberantasan korupsi melalui penguatan instrumen penegakan hukumnya," ujar Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut menjamin revisi UU KPK tidak akan menguntungkan para koruptor. Selain revisi UU KPK, Masinton mengatakan bahwa DPR juga akan melakukan sejumlah revisi terhadap Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Masinton menilai, revisi tersebut merupakan upaya untuk penguatan instrumen-instrumen penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

"Tentu ini isu yang sangat sensitif ini. Kita juga akan kaitkan dengan revisi undang-undang kepolisian dan kejaksaan karena revisi itulah untuk menguatkan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi," kata dia.

Masinton mempersilakan masyarakat untuk tetap mengawasi keberadaan revisi UU KPK ini. Jika ke depannya revisi tersebut dinilai kurang bahkan melemahkan KPK, DPR akan melakukan revisi kembali terhadap UU KPK tersebut.

Diusulkan enam fraksi

Enam fraksi di DPR mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada beberapa pasal, draf revisi itu memuat perubahan wewenang KPK.

Pertama, pada Pasal 4 tentang Tujuan Pembentukan. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, tujuan peningkatan daya guna dan hasil guna itu diperuntukkan bagi pemberantasan korupsi.

Kemudian, frasa penuntutan yang sebelumnya terdapat di dalam aturan yang berlaku dihapuskan, seperti di dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11. Kemudian di dalam Pasal 27 ayat (4) tentang KPK yang membawahkan empat Dewan Eksekutif (DE). Di dalam DE Bidang Penindakan Sub-Bidang Penuntutan yang sebelumnya ada kini hilang.

Sementara itu, Bab VI hanya mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Hal itu sebagaimana terdapat di dalam Bagian Kesatu Umum Pasal 40, KPK hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mekanisme yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penuntutan juga hilang

Sementara itu, tugas penuntutan itu diberikan kepada jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dam melaksanakan penetapan hakim. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 revisi UU KPK.

Sebelumnya, enam fraksi mengusulkan perubahan UU KPK. Keenam fraksi itu ialah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Golkar. Usulan itu disampaikan saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015).