Kompas.com - 02/10/2015, 18:36 WIB
Petugas pengamanan dalam (Pamdal) berjaga di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2015). DPR dan kepolisian berencana membentuk polisi parlemen untuk penataan dan pengaturan keamanan di Kompleks DPR lebih efektif. Rencana pembentukan polisi parlemen banyak mendapat tentangan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROPetugas pengamanan dalam (Pamdal) berjaga di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2015). DPR dan kepolisian berencana membentuk polisi parlemen untuk penataan dan pengaturan keamanan di Kompleks DPR lebih efektif. Rencana pembentukan polisi parlemen banyak mendapat tentangan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menilai, jumlah personel pengamanan dalam yang dimiliki DPR saat ini masih kurang. Hanya ada 478 personel pamdal DPR yang bertugas untuk mengamankan Kompleks Parlemen dengan luas wilayah 38,2 hektar.

"Dengan sistem tugas shift dirasakan masih kurang apalagi tidak ditunjang dengan sikap yang profesional," kata Firman di Kompleks Parlemen, Jumat (2/10/2015).

Ia menjelaskan, ada lima gedung yang terdiri atas 51 lantai dan 23 unit lift yang harus dijaga. Selain itu, ada pula 15 gerbang, 22 lahan parkir, dan 80 tempat makam yang juga memerlukan penjagaan mereka.

"Sistem pengamanan yang ada masih mengabaikan peningkatan jumlah penghuni gedung parlemen dan tamu yang berkunjung. Saat ini, tidak kurang dari 9.660 orang yang beraktivitas setiap harinya, mulai dari pegawai setjen, tenaga honorer, staf anggota, tenaga outsourcing," ujarnya.

Kondisi itu, kata dia, diperburuk dengan kurang teraturnya koordinasi antar pamdal. Hal itu tidak terlepas dari adanya perbedaan prosedur tetap dalam pengamanan yang diterapkan DPR, MPR dan DPD.

Politisi Partai Golkar itu berharap, sistem keamanan terpadu (SKT) yang sedang disusun Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR saat ini bisa mengkoordinasi kinerja pamdal dan aparat kepolisian yang bertugas sehari-hari.

"Karena yang sekarang ini DPR punya pamdal sendiri, DPD punya sendiri, MPR punya sendiri. Masing-masing punya Protap berbeda, sementara akses masuk tuh satu kompleks," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.