Pimpinan Baleg Sebut Jumlah Personel Pamdal DPR Masih Kurang

Kompas.com - 02/10/2015, 18:36 WIB
Petugas pengamanan dalam (Pamdal) berjaga di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2015). DPR dan kepolisian berencana membentuk polisi parlemen untuk penataan dan pengaturan keamanan di Kompleks DPR lebih efektif. Rencana pembentukan polisi parlemen banyak mendapat tentangan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROPetugas pengamanan dalam (Pamdal) berjaga di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2015). DPR dan kepolisian berencana membentuk polisi parlemen untuk penataan dan pengaturan keamanan di Kompleks DPR lebih efektif. Rencana pembentukan polisi parlemen banyak mendapat tentangan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menilai, jumlah personel pengamanan dalam yang dimiliki DPR saat ini masih kurang. Hanya ada 478 personel pamdal DPR yang bertugas untuk mengamankan Kompleks Parlemen dengan luas wilayah 38,2 hektar.

"Dengan sistem tugas shift dirasakan masih kurang apalagi tidak ditunjang dengan sikap yang profesional," kata Firman di Kompleks Parlemen, Jumat (2/10/2015).

Ia menjelaskan, ada lima gedung yang terdiri atas 51 lantai dan 23 unit lift yang harus dijaga. Selain itu, ada pula 15 gerbang, 22 lahan parkir, dan 80 tempat makam yang juga memerlukan penjagaan mereka.

"Sistem pengamanan yang ada masih mengabaikan peningkatan jumlah penghuni gedung parlemen dan tamu yang berkunjung. Saat ini, tidak kurang dari 9.660 orang yang beraktivitas setiap harinya, mulai dari pegawai setjen, tenaga honorer, staf anggota, tenaga outsourcing," ujarnya.

Kondisi itu, kata dia, diperburuk dengan kurang teraturnya koordinasi antar pamdal. Hal itu tidak terlepas dari adanya perbedaan prosedur tetap dalam pengamanan yang diterapkan DPR, MPR dan DPD.

Politisi Partai Golkar itu berharap, sistem keamanan terpadu (SKT) yang sedang disusun Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR saat ini bisa mengkoordinasi kinerja pamdal dan aparat kepolisian yang bertugas sehari-hari.

"Karena yang sekarang ini DPR punya pamdal sendiri, DPD punya sendiri, MPR punya sendiri. Masing-masing punya Protap berbeda, sementara akses masuk tuh satu kompleks," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.