Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Bulog, Jokowi Ingin Buktikan Stok Beras Aman

Kompas.com - 02/10/2015, 14:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah informasi bahwa pemerintah akan segera mengimpor beras dari negara tetangga, Jokowi memutuskan hadir dalam acara peluncuran operasi pasar 300.000 ton beras di gudang Badan Urusan Logistik DKI Jakarta, Jumat (2/10/2015). Dia mengaku bahwa kedatangannya ke gudang Bulog itu untuk membuktikan bahwa ketersediaan beras nasional masih mencukupi.

"Kami ingin tunjukkan bahwa tidak di sini saja, tapi di gudang yang lain, bahwa stok kita ini ada. Jangan sampai ada isu bahwa stoknya nggak ada," ujar Jokowi usai acara.

Cadangan beras Bulog saat ini mencapai 1,7 juta ton. Menurut Jokowi, jumlah itu akan ditingkatkan lagi dengan penyerapan dari panen yang terjadi di Karawang, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Kami harapkan stok bulog masih ada tambahan sedikit lagi," kata Presiden.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan dampak El Nino terhadap kekeringan yang berkepanjangan. (baca: Jokowi Berharap Operasi Pasar Dapat Stabilkan Harga Pangan)

"Kita harus ngomong apa adanya, ada El Nino. Hujan turun kapan, kalau Oktober sudah turun, nah kita akan putuskan supaya petani senang, pedagang senang, dan masyarakat senang," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengungkapkan, dengan persediaan 1,7 juta ton beras saat ini akan cukup memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2015. Namun, dia belum bisa menjamin persediaan itu akan cukup apabila El Nino berkepanjangan hingga tahun 2016.

"Pasti bertanya, tahun depan cukup nggak? Sangat tergantung dari El Nino, kalau petani kita bisa segera menabur benih dan tanam semua aman. Tapi kalau tidak, harus ada skenario lain," ucap Djarot.

Apabila masa panen bisa dipercepat, kata Djarot, kesulitan yang ditemui berikutnya adalah soal kualitas beras. Semakin lama beras disimpan di gudang, maka biasanya kualitas beras akan menurun.

"Ini yang kami coba hitung, saya selalu bicara ke teman-teman dari panen ke panen. Kalau panen 4 bulan kita kasih sedikit tambahan untuk pengamanan 2 bulan sehingga paling ideal itu 6 bulan," tutur Djarot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com