Jika Terbukti Ada Pembiaran dalam Kasus Salim Kancil, Polisi Harus Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub mengatakan, Komisi III akan meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus pembunuhan aktivis dan petani penolak penambangan Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur.

Jika terbukti ada pembiaran dari aparat kepolisian, ia meminta, agar Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menindak tegas.

"Kalau memang ada indikasi pembiaran oleh oknum kepolisian atau polisi terhadap pembunuhan yang dilakukan orang tak bertanggung jawab, kita harap kapolres dan kapolda bertanggung jawab dan kita minta kapolri dievaluasi. Harus ada pencopotan," kata Ayub di Kompleks Parlemen, Kamis (1/10/2015).

Politisi Partai Amanat Nasional itu menilai, kasus pembunuhan terhadap Salim merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Sehingga, kapolri perlu mengevaluasi kinerja bawahannya jika terbukti ada pembiaran dalam kasus ini.

"Kita akan mempertanyakan mereka mengapa sampai terjadi kejadian ini. Ini lebih kejam daripada PKI yang melakukan pembunuhan," tegasnya.

Salim dibunuh oleh belasan hingga puluhan orang pada Sabtu (26/9/2015) sesaat sebelum demo penolakan tambang pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dalam peristiwa itu, puluhan warga pro-penambangan pasir mengeroyok dua orang, yaitu Tosan dan Salim.

Salim tewas dengan luka-luka di bagian tubuh dalam kondisi tangan terikat. Adapun Tosan mengalami luka serius, dan kini dirawat secara intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Keduanya adalah aktivis penolak tambang di Selo Awar-Awar.

Hingga kini, Kepolisian Resor Lumajang terus menyelidiki kasus tersebut. Sebanyak 40 orang sudah dimintai keterangan, dan 18 orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga dan teman Salim berharap, otak pembunuhan Salim terungkap. Mereka ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.