Fahri Hamzah Nilai Legislasi yang Dihasilkan DPR Tergantung Pemerintah

Kompas.com - 01/10/2015, 22:08 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui capaian legislasi DPR dalam menghasilkan undang-undang masih minim selama satu tahun belakangan. Setelah dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu, DPR baru menyelesaikan tiga RUU dari 39 RUU yang ada dalam Program Legislasi Nasional 2015.

Undang-undang yang dihasilkan DPR ialah UU tentang MPR, DPD, dan DPRD, UU tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan UU tentang Pemerintahan Daerah.

Fahri menolak jika DPR disalahkan atas minimnya pencapaian ini. Menurut dia, penyusunan UU ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Tergantung pemerintah juga, kalau memang pemerintah mau ngebut, bisa dikebut. DPR selalu lebih siap untuk ngebut," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Menurut Fahri, dalam kasus tertentu, pemerintah bahkan memiliki porsi lebih banyak dalam penyusunan UU ini. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan penyusunan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Pemerintah punya porsi legislasi cukup besar dan pemerintah tergopoh-gopoh juga," ucapnya.

Fahri berharap DPR dan pemerintah dapat segera duduk bersama untuk membahas bagaimana penyusunan UU ini bisa lebih ringkas. Sebab, lanjutnya, penyusunan RUU ini adalah tanggung jawab bersama. "Kalau bisa mekanismenya lebih ringkas," ucapnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X