Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pemerintah dan LSM Tak Boleh Saling Curiga

Kompas.com - 26/09/2015, 09:23 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat atau civil society organization (CSO) dari Indonesia di New York, Jumat (25/9/2015) petang waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas strategi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustanainable development goals (SDGs) 2016-2030. Kalla mengingatkan bahwa jangan ada saling curiga antara pemerintah dengan LSM terkait pelaksanaan SDGs.

"Pemerintah tidak boleh langsung curiga hanya akan dikritik oleh CSO (LSM). Sebaliknya CSO tidak boleh curiga pemerintah tidak akan melaksanakan program tersebut," ujar Kalla seperti ditulis oleh juru bicaranya, Husain Abdullah, dalam siaran pers, Sabtu (26/9/2015).

Pertemuan tersebut digelar dalam acara United Nation Summit for Adoption of the Post 2015 Agenda di Aula Perwakilan Tetap RI untuk PBB. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 10 orang perwakilan LSM, tiga di antaranya Sugeng Subagijo dari Infid, Abednego Tarigan dari Walhi, dan Haris Azhar dari Kontras.

LSM lainnya yang turut serta dalam pertemuan ini yaitu Migrant Care, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Oxfam, Koalisi Perempuan Indonesia, The Prakarsa, dan Yayasan Tif.

Menurut Husain, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga hadir dalam pertemuan itu. Husain mengatakan, dengan para perwakilan LSM, Kalla juga berdiskusi mengenai strategi pelaksanaan SDGs yang sebelumnya diadopsi oleh negara-negara yang menghadiri agenda tersebut. Kalla juga menegaskan bahwa ketelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan SDGs sangat diperlukan oleh pemerintah sehingga keduanya saling membutuhkan.

Menurut Husain, pada kesempatan itu, Kalla menyambut hangat masukan masukan dari sejumlah LSM. Husain mengatakan, dalam pertemuan tersebut Sugeng Subagijo dari Infid juga menyambut baik atas kesediaan Kalla menerima masukan dari LSM.

Sugeng, lanjut Husain, terkesan dengan kesamaan pandang antara pemerintah dan LSM sehingga optimitiss program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia tersebut dapat terwujud.

"Sugeng dari Infid berharap dibentuknya Sekber sebagai wadah bagi pemerintah dan CSO (LSM) untuk melaksanakan agenda tersebut secara bersama sama," kata Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com