Jero Wacik Didakwa Selewengkan Dana Operasional Menteri Rp 8,4 Miliar

Kompas.com - 22/09/2015, 17:16 WIB
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/9/2015). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai menteri tahun 2008-2011. Menurut jaksa penuntut umum, Jero telah memperkaya diri sebanyak Rp 7.337.528.802 dan keluarganya sebesar Rp 1.071.088.347.

Dengan demikian, total dana operasional menteri (DOM) yang dinikmati Jero dan keluarganya sebesar Rp 8.408.617.149.

"Jero Wacik meminta dana operasional menteri untuk diberikan secara langsung kepada terdakwa, kemudian menggunakan DOM tersebut untuk keperluan pribadi dan keluarganya tanpa didukung bukti pertanggungjawaban belanja yang sah untuk memperoleh pembayaran," ujar Jaksa Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Dalam berkas dakwaan disebutkan bahwa alokasi DOM disediakan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dilanjutkan dengan pembentukan tim pengelola kegiatan operasional menteri. Jero juga menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan (Menteri) pada Biro Umum Setjen Kemenbudpar Luh Ayu Rusminingsih sebagai bendahara dalam mengurus uang DOM.

"Atas permintaan terdakwa, Luh Ayu Rusminingsih menyerahkan sebagian uang DOM secara langsung kepada terdakwa. Padahal, seharusnya uang DOM tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga atau kebutuhan operasional menteri," kata Jaksa.

Namun, Jero malah meminta dan menerimanya langsung secara tunai dengan menandatangani kuitansi penerimaan uang. (Baca: Jero Wacik: Kalau Saya Memang Salah, Hukum yang Berat)

Jaksa mengatakan, Jero kemudian menggunakannya untuk keperluan pribadi, upacara adat, dan acara keagamaan tanpa didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban belanja yang lengkap, valid, dan sah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Staf Kemenbudpar Maesaroh pernah bertanya kepada Luh, mengapa Jero tidak pernah menyertakan bukti penggunaan DOM. Luh menjawab bahwa hal itu sudah menjadi kebiasaan Jero sejak dulu.

"Dengan jawaban seperti itu, Maesaroh tidak bertanya lagi dan tidak berani menanyakan langsung kepada terdakwa selaku menteri," kata Jaksa. (Baca: Disebut Kerap Traktir SBY Main Golf, Ini Tanggapan Jero Wacik)

Berdasarkan berkas dakwaan, DOM yang dicairkan pada 2008 sebesar Rp 2.113.416.302 dengan alokasi setiap bulan sebesar Rp 300 juta. Sementara itu, DOM yang digunakan untuk keperluan pribadi keluarga Jero sebesar Rp 583.821.400.

Kemudian, Luh dan staf lainnya membuat pertanggungjawaban penggunaan DOM yang tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Begitu pula dengan DOM pada tahun anggaran 2009, DOM yang dicairkan sebanyak Rp 1.387.850.000, sementara uang untuk keperluan pribadi Jero sejumlah Rp 169.200.000.

"Untuk menyamarkan, Luh Ayu dan Siti Alfiah menunjukkan pembelian bunga sejumlah Rp 161.100.000 serta pembayaran telepon dan lain-lain sejumlah Rp 8.100.000," kata jaksa.

Cara menggelembungkan laporan pertanggungjawaban DOM juga dilakukan pada tahun anggaran 2010 dan 2011. Pada tahun 2010, DOM yang dicairkan sebanyak Rp 1.956.200.000. Sebesar Rp 252.746.434 di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, pada tahun 2011, DOM yang dicairkan sebesar Rp 1.880.062.500, dan Rp 65.320.513 di antaranya untuk kepentingan pribadi.

Jero juga menggunakan DOM untuk membayar biaya keperluan keluarga terdakwa, antara lain untuk pijat refleksi, potong rambut dan salon, serta transportasi panggil petugas medis dan laboratorium. Selain itu, dana digunakan untuk transportasi dan pembelian makanan keluarga Jero di kantor, pembayaran kartu kredit ANZ atas nama Jero, serta membeli peralatan persembayangan atau sesaji.

Karena keperluan itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, maka bawahan Jero membuat bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang DOM dengan tidak sesuai fakta. Bahkan, Jero meminta Luh memusnahkan semua bukti pertanggungjawaban DOM yang disimpan.

"Biaya perjalanan dinas, biaya protokol, operasional menteri melalui ajudan menteri dan pembelian bunga hanya sebagai formalitas kelengkapan dokumen," kata Jaksa.

Atas perbuatannya, Jero dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.