Kecuali PKB, Semua Fraksi Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk berbicara soal rencana kenaikan tunjangan anggota DPR. Hal itu disampaikan Mega dalam rapat koordinasi fraksi yang berlangsung di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015) pekan lalu. (Baca: Megawati Larang Kader PDI-P Bicara Kenaikan Tunjangan Anggota DPR)

"Ketua Umum bilang, 'Kalian itu jangan bicara soal tunjangan, situasi ekonomi lagi tidak bagus, jadi kalau kalian ngomong saya marahi. Orang lain terserah, kalau kalian tidak boleh,'" kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto, menirukan pernyataan Megawati dalam rapat itu.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin menilai, tidak tepat jika tunjangan anggota DPR dinaikkan dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang sedang melemah akibat krisis global.

"Pak Akom (Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin) sudah menolak. Beliau sudah sampaikan. Timing-nya kurang tepat," kata anggota Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merevisi surat keputusan mengenai kenaikan tunjangan tersebut. Muzani menilai, tunjangan anggota DPR tidak pernah naik dalam dua periode terakhir. Namun, momentum kenaikan tunjangan ini tidak pas karena bersamaan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tengah melemah. (Baca: Fraksi Gerindra Minta Menkeu Revisi SK Kenaikan Tunjangan Anggota DPR)

"SK-nya dikaji lagi. Ya kalau SK bisa direvisi, bagus," kata Muzani.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, anggota DPR seharusnya prihatin terhadap kondisi ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, DPR justru meminta kenaikan tunjangan.

"Sekarang pengangguran nambah. Rakyat enggak bisa beli (barang kebutuhan). Inflasi tinggi. Rakyat itu untuk makan saja susah, DPR harus prihatin," kata Syarief.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Platte mengaku, fraksinya akan konsisten dalam menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yang salah satunya adalah memprioritaskan belanja produktif daripada konsumtif.

"Hampir semua fraksi menolak, termasuk Fraksi Nasdem, menolak dengan keras kenaikan tunjangan DPR ini," kata Plate, yang juga anggota Banggar ini.

Fraksi Partai Hanura di DPR menolak kenaikan tunjangan bagi anggota parlemen karena diputuskan saat kondisi ekonomi yang serba sulit. Hanura juga mengaku tidak pernah diajak bicara soal usulan kenaikan tunjangan ini.

"Pembahasannya belum melibatkan fraksi. Saya belum pernah diundang bahas kenaikan tunjangan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Anggaran kenaikan dialihkan

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta anggaran untuk kenaikan tunjangan anggota DPR dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran dari tunjangan itu akan sangat berarti di tengah kondisi perekonomian negara yang semakin terpuruk sebagai imbas dari pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi.