Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, dalam rapat itu, Mega menyampaikan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal tersebut.
"Itu clear, bikin malu saja," ujar Bambang, Kamis.
Menurut Bambang, salah satu alasan Megawati melarang kadernya untuk membicarakan masalah tunjangan tersebut karena saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah. Anggota DPR seharusnya membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Ketua Umum bilang, 'Kalian itu jangan bicara soal tunjangan, situasi ekonomi lagi tidak bagus, jadi kalau kalian ngomong saya marahi. Orang lain terserah, kalau kalian tidak boleh'," kata Bambang, menirukan pernyataan Megawati.
Sebelumnya, DPR meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah menyetujui usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Bambang mengatakan, pemerintah tidak langsung menyetujui usul kenaikan tunjangan yang diminta oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Pemerintah terlebih dulu mengkaji usulan yang dilakukan DPR, lalu menyesuaikan kenaikan jumlah tunjangannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.