Ekonomi Sempoyongan, F-Gerindra Minta Kenaikan Tunjangan DPR Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta agar kenaikan tunjangan bagi anggota DPR ditunda untuk sementara waktu. Jika ekonomi Indonesia sudah membaik, baru lah DPR bisa kembali mengusulkan kenaikan tunjangan ini.

"Masalahnya, tunjangan itu diberikan pada saat situasi ekonomi kita dalam kondisi sempoyongan. Akibat ekonomi sempoyongan, beban berat rakyat ini menusuk sampai gedung ini," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Muzani mencontohkan peristiwa demo besar-besaran guru honorer yang terjadi di depan Gedung DPR kemarin. Menurut dia, tak tepat anggota DPR menuntut tunjangan naik, sementara para guru honorer menuntut kepastian masa depannya di depan gedung wakil rakyat.

"Belum lagi angka PHK yang tiap waktu bertambah, daya beli yang terus merosot, dan seterusnya. Akibatnya rakyat miskin bertambah," ucapnya.

Muzani sendiri menilai bahwa tunjangan yang dia dapat selama sudah cukup untuk menunjang kinerjanya sebagai anggota dewan. Faktor inflasi dan tunjangan yang sudah dua periode tidak naik, tak terlalu menjadi masalah baginya. "Sebaiknya ini ditunda dulu," ucapnya.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Irma Suryani, mengatakan bahwa Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut meskipun angkanya di bawah usulan DPR. Menurut Irma, kenaikan tunjangan ini dibutuhkan karena inflasi yang terjadi setiap tahun, tetapi tunjangan anggota DPR tidak pernah naik selama 10 tahun terakhir. (Baca: Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan)

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:

1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000. 
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon 
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.