Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Novanto Bertemu Trump untuk Investasinya Sendiri"

Kompas.com - 13/09/2015, 13:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka, menilai, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menemui bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu. Sebab, pertemuan tersebut difasilitasi oleh bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Setelah pertemuan itu, tepatnya pada Jumat (11/9/2015) lalu, Hotel Trump Collection menyetujui kerja sama dengan MNC Group untuk membuat kawasan resor dan taman hiburan di Lido, Bogor, Jawa Barat. (Baca: Hary Tanoe-Donald Trump Berkolaborasi Bangun Kawasan Wisata di Bogor)

"Itu artinya, dia (Novanto) investasi untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia bukan investasi untuk bisnis negara," kata Diah kepada Kompas.com, Minggu (13/9/2015).

Diah mengatakan, sebagai seorang pengusaha, sah-sah saja apabila Setya Novanto bekerja sama dengan Hary Tanoesoedibjo untuk melobi Donald Trump menyetujui pembangunan proyek di Lido. Namun, masalahnya, Novanto dalam pertemuan tersebut datang dan dikenalkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.

Novanto pun menemui Trump di sela-sela tugasnya sebagai Ketua DPR untuk menghadiri konferensi ketua parlemen dunia. "Harusnya dia bisa lebih memisahkan politik DPR dengan personal interest-nya. Dia datang seperti partner bisnis," ucap Diah.

Anggota Komisi II DPR ini pun menegaskan bahwa mencari investasi tidak termasuk dalam tugas dan wewenang DPR. Seharusnya, Novanto lebih memercayakan hal ini kepada lembaga eksekutif.

"Itu kan harusnya tugas Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, atau Presiden, bukan tugas Ketua DPR," ucapnya.

Diah bersama rekan anggota DPR yang berasal dari parpol Koalisi Indonesia Hebat telah melaporkan kehadiran Novanto dan rombongan di kampanye Trump ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mereka menganggap kehadiran anggota DPR tersebut melanggar kode etik yang diatur dalam Pasal 292 Tata Tertib DPR. MKD pun memutuskan mengusut kasus ini tanpa aduan karena sikap pimpinan DPR itu sudah menimbulkan kehebohan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com