"Novanto Bertemu Trump untuk Investasinya Sendiri"

Kompas.com - 13/09/2015, 13:24 WIB
Anggota Komisi II asal Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka KOMPAS.com/IHSANUDDINAnggota Komisi II asal Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka
Penulis Ihsanuddin
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka, menilai, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menemui bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, beberapa waktu lalu. Sebab, pertemuan tersebut difasilitasi oleh bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Setelah pertemuan itu, tepatnya pada Jumat (11/9/2015) lalu, Hotel Trump Collection menyetujui kerja sama dengan MNC Group untuk membuat kawasan resor dan taman hiburan di Lido, Bogor, Jawa Barat. (Baca: Hary Tanoe-Donald Trump Berkolaborasi Bangun Kawasan Wisata di Bogor)

"Itu artinya, dia (Novanto) investasi untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia bukan investasi untuk bisnis negara," kata Diah kepada Kompas.com, Minggu (13/9/2015).

Diah mengatakan, sebagai seorang pengusaha, sah-sah saja apabila Setya Novanto bekerja sama dengan Hary Tanoesoedibjo untuk melobi Donald Trump menyetujui pembangunan proyek di Lido. Namun, masalahnya, Novanto dalam pertemuan tersebut datang dan dikenalkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.


Novanto pun menemui Trump di sela-sela tugasnya sebagai Ketua DPR untuk menghadiri konferensi ketua parlemen dunia. "Harusnya dia bisa lebih memisahkan politik DPR dengan personal interest-nya. Dia datang seperti partner bisnis," ucap Diah.

Anggota Komisi II DPR ini pun menegaskan bahwa mencari investasi tidak termasuk dalam tugas dan wewenang DPR. Seharusnya, Novanto lebih memercayakan hal ini kepada lembaga eksekutif.

"Itu kan harusnya tugas Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, atau Presiden, bukan tugas Ketua DPR," ucapnya.

Diah bersama rekan anggota DPR yang berasal dari parpol Koalisi Indonesia Hebat telah melaporkan kehadiran Novanto dan rombongan di kampanye Trump ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mereka menganggap kehadiran anggota DPR tersebut melanggar kode etik yang diatur dalam Pasal 292 Tata Tertib DPR. MKD pun memutuskan mengusut kasus ini tanpa aduan karena sikap pimpinan DPR itu sudah menimbulkan kehebohan publik.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X