Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Publik Dukung PAN Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 08/09/2015, 15:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan penelitian terhadap 600 responden mengenai kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan pemerintah. Dari penelitian tersebut, setidaknya ada beberapa alasan bagi publik untuk mendukung PAN dalam mengubah arah politik.

Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, alasan utama publik mendukung bergabungnya PAN ke pemerintah ialah karena publik merasa hal itu akan semakin memperkuat pemerintah dalam mengambil kebijakan dan menjamin terciptanya stabilitas politik. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 64,41 persen responden sepakat dengan argumen tersebut.

"Partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas di parlemen. Posisi pemerintah yang kuat saat ini dibutuhkan untuk perbaikan kondisi ekonomi," ujar Rully dalam pemaparan hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Selain itu, menurut Rully, publik menilai Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak lagi relevan saat ini, di dalam krisis yang dialami Indonesia. Hasil survei LSI menunjukkan, 10,17 persen responden sepakat dengan alasan itu. Publik lebih berharap partai politik tidak lagi terpecah-pecah dalam kubu yang berbeda.

Partai politik diharapkan solid untuk bersama-sama pemerintah mengatasi pelemahan ekonomi. Berikutnya, publik menilai kebijakan PAN bergabung dengan pemerintah dapat menguntungkan keduanya. Bergabungnya PAN akan semakin memperkuat pemerintah. Namun, di sisi lain, kinerja pemerintahan yang baik akan berdampak positif pada citra PAN di mata publik. Sebanyak 15,25 persen responden berpendapat yang sama.

"Ketika kinerja pemerintah bagus, PAN akan disoroti karena ikut berperan bersama pemerintah," kata Rully.

LSI melakukan pengumpulan data penelitian pada 4-6 September 2015. Pengumpulan data menggunakan smart phone LSI, yang dilakukan terhadap 600 responden. Dalam penelitian ini, LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com