Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Anggota DPR Lain yang Hadir di Kampanye Donald Trump?

Kompas.com - 07/09/2015, 21:12 WIB

KOMPAS.com — Sejumlah anggota DPR melaporkan Setya Novanto dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR hari ini, Senin (7/9/2015), karena menghadiri jumpa pers kampanye pengusaha terkenal dan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.  Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam acara Donald Trump itu tidak etis.

"Hari Senin ini, kami akan menghadap ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait indikasi adanya pelanggaran etika oleh pimpinan DPR karena menghadiri suatu jumpa pers salah satu bakal calon presiden AS dari Partai Republik, yaitu Donald Trump," kata Budiman kepada BBC Indonesia.

"Dalam posisi sebagai ketua dan pimpinan DPR, menghadiri suatu acara sangat politis sangat mudah ditafsirkan sebagai keberpihakan, bisa mengakibatkan persoalan-persoalan di kelak kemudian hari," ucapnya.

Budiman menambahkan, dalam jumpa pers itu, Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, bukan sebagai mitra bisnis.

Budiman lebih jauh menyarankan agar Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menonaktifkan diri untuk sementara untuk menghindari konflik kepentingan selama pemeriksaan Mahkaham Kehormatan Dewan.

Pengalihan isu?

Namun, ternyata selain kedua pimpinan DPR, masih ada anggota DPR lainnya yang hadir, antara lain dari PDI Perjuangan, bahkan seorang staf khusus presiden.

Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, pun menuding niat Budiman Sudjatmiko merupakan upaya untuk mengalihkan persoalan dari berbagai masalah politik dan ekonomi yang tak mampu dihadapi oleh para politikus PDI-P. "Tak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Ketua DPR dan rombongan," kata dia.

"Saat itu, Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR lain, termasuk Fadli Zon, juga Ketua BURT Roem Kono, anggota dari PDI-P, Yuliari Batubara, anggota DPR dari Golkar, Satya Widya Yudha, Ketua BKSAP dari Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, bertemu dengan Donald Trump di lantai 26 Trump Plaza," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

"Donald Trump meminta mereka untuk menyaksikan jumpa pers dia. Sesudah jumpa pers selesai, pas keluar, Trump bertemu dengan rombongan DPR, lalu kembali lagi berbicara di podium (memperkenalkan Setya Novanto dkk). Jadi, apa yang salah dari peristiwa besar itu?"

Di rekaman video, tampak Setya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR lain berdiri di belakang Donald Trump bersama sejumlah perempuan yang memampang poster dukungan. Trump sendiri dalam pernyataannya antara lain mengecam Presiden Barack Obama, sementara Setya Novanto dan lainnya sesekali turut bertepuk tangan menyambut ucapan Donald Trump.

Budiman Sudjatmiko menegaskan, jika benar, anggota DPR dari PDI-P pun akan diperkarakan di MKD. "Ini bukan persoalan partai. Ini soal kepatutan etika," tutur Budiman.

Staf khusus presiden

Lebih jauh lagi, dalam rombongan, terdapat pula utusan khusus bidang kemaritiman Eddy Pratomo.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan kepada BBC bahwa perjalanan Eddy Pratomo bukan atas penugasan Presiden karena tidak adanya alokasi anggaran keberangkatannya ke Amerika Serikat.

Selain itu, jabatannya sebagai utusan khusus bidang kemaritiman soal batas wilayah Indonesia-Malaysia juga tak memiliki relevansi dengan misi rombongan DPR maupun kehadiran para petinggi DPR di acara Donald Trump.

Rombongan DPR berada di Amerika Serikat untuk mengikuti acara International Parliamentary Union atau Uni Parlemen Internasional.

Dalam rombongan itu, terdapat pula antara lain Wakil Ketua Komisi I DPR dari Golkar Tantowi Yahya dan Ketua Komisi III dari Golkar Aziz Syamsuddin.

Kunjungan tersebut kemudian diperpanjang, yang ternyata salah satunya adalah untuk menghadiri acara Donald Trump.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com