Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Rekomendasikan 7 Prioritas Kerja bagi Kepala Bareskrim Baru

Kompas.com - 07/09/2015, 18:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan tujuh pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Anang Iskandar.

"Sebagai pimpinan salah satu organ paling strategis di tubuh Polri, tugas Kabareskrim perlu didukung untuk mengembalikan marwah institusi yang sempat luntur pada beberapa waktu lalu," ujar Peneliti ICW Lola Easter, dalam diskusi di Sekretariat ICW, Jakarta Selatan, Senin (7/9/2015).

Pertama, ICW mendesak Kepala Bareskrim untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap aktivis dan pegiat antikorupsi. Pencegahan dapat dilakukan dengan melaksanakan gelar perkara terhadap kasus-kasus yang dinilai kontroversial.

Kedua, ICW meminta Kepala Bareskrim untuk meningkatkan fokus pada penanganan kasus pidana berskala besar, dibanding perkara kecil seperti pelaporan pencemaran nama baik. Ketiga, Bareskrim diminta memperbaiki koordinasi dengan penegak hukum lain, dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi.

Kemudian, yang keempat, ICW meminta Kepala Bareskrim memperkuat supervisi dengan jajaran direktorat, atau unit tindak pidana korupsi pada tingkat Polda dan Polres. Kelima, memperkuat Direktorat Tipikor Bareskrim Polri sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, mengembalikan wibawa dan kepercayaan publik terhadap Kepolisian, dengan tidak bertindak arogan yang mengatasnamakan penegakan hukum.

Kemudian, yang terakhir, ICW meminta Kepala Bareskrim untuk menghentikan segala macam tindakan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com