Fadli Zon Bantah Beri Dukungan Politik ke Donald Trump

Kompas.com - 04/09/2015, 19:37 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah bahwa dirinya dan Ketua DPR Setya Novanto memberikan dukungan politik kepada calon presiden Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump. Kehadirannya pada kampanye Trump, menurut Fadli, dilakukan secara tidak sengaja.

"Ya enggak. Apa urusannya kita dengan Pilpres AS, punya suara juga tidak," kata Fadli saat dihubungi wartawan, Jumat (4/9/2015).

Dalam konferensi pers yang diberikan Trump di Trump Plaza, Kamis (3/9/2015) siang, Fadli mengaku, sempat mendapat pertanyaan dari sejumlah awak media di sana soal pilpres AS. Soal pilihan, ia mengatakan, sepenuhnya menjadi hak kebebasan warga AS untuk menentukan.

"Bagi kami, kami senang pada presiden AS yang mau berteman dengan Indonesia. Seperti Obama adalah teman Indonesia, juga Trump sekarang pun sebagai pengusaha adalah temah Indoensia," ujarnya.

Meski begitu, kehadiran Fadli Zon dan Ketua DPR Setya Novanto menuai kecaman. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump.

Terlebih lagi, dalam pertemuan tersebut, Novanto sempat mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukai sosok Trump. Dalam kesempatan itu, Trump bertanya kepada Setya Novanto, "Apakah rakyat Indonesia menyukai saya?" Lantas Novanto pun menjawab, "Ya".

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto, yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR, seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

Sedangkan Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan kehadiran Fadli dan Setya dalam kampanye Donald Trump, apalagi keduanya melakukan kunjungan kerja ke AS dengan menggunakan uang negara. Kehadiran pimpinan DPR di AS memang bertujuan untuk menghadiri konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump. (Baca: Fitra Sebut Kehadiran Ketua DPR di Kampanye Donald Trump Pakai Uang Rakyat)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X