Alun-alun Demokrasi DPR Bisa Tampung 10.000 Pendemo

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek alun-alun demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, yang menjadi salah satu dari tujuh proyek pembangunan DPR, akan dirancang hingga dapat memuat 10.000 orang pengunjuk rasa dan 100 bus. Hal itu tertuang dalam dokumen laporan Rancangan Rencana Strategis DPR 2014-2019.

Dalam halaman 51 dokumen renstra tersebut, dijelaskan bahwa Anggota DPR RI merupakan representasi dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. (baca: Perpustakaan Baru DPR Dirancang Bisa Memuat Sejuta Buku)

Karena itu, kompleks DPR RI perlu mengakomodasi kebutuhan akan tersedianya fasilitas bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya secara langsung tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebih seperti kemacetan dan kerusuhan. (baca: 10.000 Koleksi Bisa Dipajang di Museum DPR)

"Pembangunan alun-alun demokrasi dapat menjadi salah satu tempat untuk menampung aktivitas tersebut dengan memperhatikan lokasi yang memiliki latar ikon gedung DPR RI yang mampu memuat 10.000 demonstran dan 100 bus, terbuka, tidak mengganggu lalu lintas, tersedia panggung orasi, tidak mengganggu kerja anggota DPR RI, dan aman," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Proyek pembangunan alun-alun demokrasi ini sudah diresmikan oleh pimpinan DPR pada Kamis (21/5/2015). Alun-alun ini nantinya akan dibangun di sisi kiri Kompleks Parlemen, yang saat ini dijadikan sebagai Taman Rusa, lapangan futsal, dan tempat parkir kendaraan.

Menurut Ketua Tim Implementasi dan Reformasi Parlemen Fahri Hamzah, alun-alun nantinya akan dibangun diatas 20 hektar lahan. (Baca: DPR Resmikan Pembangunan Alun-alun Demokrasi)

Secara terpisah, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi, alun-alun ini tidak akan terpakai seperti yang telah direncanakan oleh DPR. Sebab, para pengunjuk rasa belum tentu mau menyampaikan aspirasinya di dalam Gedung. Mereka akan lebih memilih berdemo di depan pagar DPR, yang lebih dekat dengan jalan raya.

"Orang berdemonstrasi itu kan ingin didengarkan, ingin kelihatan oleh orang banyak. Mana mau berdemo di alun-alun begitu," ucap Hendri.

Selain Alun-alun demokrasi, DPR juga berencana membangun gedung untuk ruang kerja anggota, perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (baca: Dalam Rapat Paripurna, Tak Ada Anggota yang Protes soal 7 Proyek DPR)

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)