Kompas.com - 01/09/2015, 13:13 WIB
Kawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Tak ada satu pun fraksi yang mengajukan interupsi ataupun protes terhadap rencana pembangunan tujuh proyek DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2015).

Rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut salah satunya membahas mengenai rencana strategis DPR periode 2014-2015. Pembangunan kompleks parlemen termasuk dalam rencana strategis tersebut. 

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Dimyati Natakusumah dalam rapat itu membacakan dokumen rencana strategis setebal 61 lembar. Di dokumen tersebut, terdapat penjelasan mengenai pembangunan ruang kerja anggota DPR, museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, hingga pembangunan klinik yang modern.

Seusai Dimyati membacakan inti dari dokumen tersebut, pimpinan rapat Taufik Kurniawan bertanya kepada semua anggota Dewan yang hadir.

"Apakah rencana strategis ini dapat disetujui?" tanya Taufik melalui alat pengeras suara.

"Setuju...," jawab para anggota kompak. (Baca: 232 Anggota Bolos Rapat Paripurna HUT ke-70 DPR)

Sebelumnya, kepada media, sejumlah perwakilan fraksi meminta pembangunan tujuh proyek tersebut ditunda atas alasan kondisi ekonomi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini sebelummya mengatakan, fraksinya setuju proyek Gedung DPR RI ditunda ketika kondisi perekonomian nasional semakin sulit. Dia mengatakan, penundaan itu harus disertai dengan sikap pemerintah untuk serius mengatasi masalah yang sangat penting dengan cara yang tepat sasaran, fokus, dan tidak mencari popularitas.

"Fraksi PKS tidak mempermasalahkan jika pembangunan Gedung DPR RI ditunda jika kondisi ekonomi semakin sulit," katanya di Jakarta, Kamis (27/8/2015), seperti dikutip Antara.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Namun, momen pembangunannya tidak pas karena perekonomian Indonesia saat ini sedang tidak stabil. (Baca: Surya Paloh Ingin DPR Bangun Kantor 100 Lantai, tetapi Bukan Saat Ini)

"Waktuya saja yang tidak tepat. Sebenarnya kita sukalah DPR membangun kantor. Kalau bisa 50 tingkat, 100 tingkat, bisa menggambarkan bangsa yang maju. (Namun), momennya salah. Momennya tidak cocok," kata Surya.

DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Baca: Fitra: Potensi "Mark Up" 7 Proyek DPR Sangat Tinggi)

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X