Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Pansel Minta Bareskrim Jalankan Saja Kasus Capim KPK, Tak Perlu Umumkan

Kompas.com - 01/09/2015, 18:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih mengatakan, Pansel tak akan mengumumkan ke publik siapa capim KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

Yenti justru meminta Bareskrim Polri segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menjerat salah satu capim KPK tersebut. Dengan begitu, publik dengan sendirinya bisa tahu siapa capim yang menjadi tersangka.

"Proses hukumnya dijalankan saja, tidak usah diumumkan. Cukup dipanggil saja nanti orangnya ke Bareskrim, nanti kan ketahuan," kata Yenti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Jika tidak segera memanggil sang tersangka untuk diperiksa, menurut dia persoalan ini akan menjadi polemik. Sebelas capim KPK yang tidak diloloskan pun akan bertanya-tanya siapa sebenarnya tersangka yang dimaksud oleh Bareskrim.

"Sekarang yang sedang diperiksa apa, yang digeledah kasus apa? Di mana? Siapa tersangkanya? Itulah jawabannya. Silahkan simpulkan sendiri," kata Yenti.

Saat dikonfirmasi apakah yang menjadi tersangka adalah mantan Direktur Utama Pertamina Foundation Nina Nurlina, yang lolos hingga tahap 19 besar seleksi, Yenti enggan menjawabnya. Dia mengingatkan bahwa Bareskrim tidak hanya mengusut kasus terkait Pertamina Foundation, tapi saat ini juga tengah melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi di Pelindo II.

"Yang jadi tersangka di Pertamina Foundation siapa? Di Pelindo siapa tersangkanya? Gitu. Ada enggak tersangka di 19 orang itu. Nah gitu dong," ucapnya.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri akan memanggil mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono terkait dugaan korupsi proyek penanaman 100 juta pohon tahun 2012 sampai 2014.

Dasarnya, dalam proses penggeledahan yang dilakukan di kantor Pertamina Foundation, Selasa (1/9/2015) siang, penyidik menemukan dokumen alat bukti di ruangan direktur eksekutif.

"Karena kita menyidik perkara korupsi dalam proyek tahun 2012 sampai 2014, ya kita akan periksa direktur yang dulu (red: ketika itu) juga," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor E Simanjuntak di lokasi penggeledahan, Selasa siang.

Dikutip dari situs resmi Pertamina Foundation, direktur eksekutif lembaga yang mengelola dana corporate social responsibility (CSR) PT Pertamina pada tahun itu adalah Nina Nurlina Pramono. Ia menjabat direktur eksekutif dari tahun 2011 sampai 2014 sebelum melamar jadi calon pimpinan KPK. (Baca: Polisi Temukan Bukti Dugaan Korupsi Pertamina Foundation di Ruangan Direktur)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com