Agung Laksono Berharap Anggota DPR Lebih Peka Hadapi Krisis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR RI, Agung Laksono, mengatakan bahwa DPR seharusnya membatalkan wacana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen. Menurut dia, kondisi perekonomian saat ini kurang mendukung untuk merealisasikan hal itu.

"Mungkin, hadiah yang baik adalah membatalkan megaproyek itu. Itu barangkali akan bermakna saat rakyat sedang begini, kok bangun gedung megaproyek sampai Rp 2 triliun lebih," kata Agung seusai menghadiri rapat paripurna dalam rangka HUT ke-70 DPR, Jumat (28/8/2015).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya dapat lebih peka dalam melihat kondisi masyarakat. Menurut dia, jika keinginan membangun mega proyek itu ditunda sementara waktu, para anggota DPR tentu akan mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

"Sense of crisis-nya harus dibangun. Dengan membatalkan itu, maka akan lebih baik," ujarnya.

Pelaksanaan proyek senilai Rp 2,7 triliun itu direncanakan akan dijalankan oleh birokrasi kesetjenan DPR selaku kuasa pengguna anggaran. Tujuh proyek pembangunan itu adalah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan menolak memasukkan proyek itu dalam APBN 2016. Jokowi menilai bahwa proyek itu tidak tepat dilakukan pada kondisi perekonomian sekarang. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)