Kompas.com - 26/08/2015, 14:26 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan. Alasannya, pembahasan proyek yang akan menelan biaya Rp 2,7 triliun itu dari awal berjalan tidak transparan.

"Hingga saat ini belum jelas Rp 2,7 triliun itu untuk pembiayaan apa saja. Potensi mark up pembangunan 7 proyek gedung DPR ini diprediksi sangat tinggi," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2015).

Terlebih lagi, lanjut Yenny, hingga saat ini belum jelas akan diambil dari mana dana 2,7 triliun itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. DPR hanya menjelaskan bahwa proyek ini dianggarkan secara tahun jamak atau multiyears. (baca: Ketua Banggar Khawatir Gedung DPR Runtuh)

Menurut dia, Fitra menemukan dugaan pembiayaan gedung akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun. Padahal, dana ini seharusnya diperuntukkan untuk cadangan risiko fiskal. Jika dana ini diambil, maka berdampak pada daerah khususnya terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat di pelosok.

"Rakyat menjadi tetap miskin. Jadi ini bukti politik anggaran DPR sungguh menyakiti rakyat," ucap Yenny. (baca: F-PKB: Jangan Tunggu Kecelakaan Baru Bangun Gedung Baru DPR)

Saat ekonomi nasional sedang lemah seperti sekarang ini, menurut Yenny, tidak layak DPR ngotot mengambil alokasi Rp 2,7 triliun dari APBN. Hal ini akan semakin menambah defisit negara yang mencapai Rp 278 triliun.

Daripada untuk membangun 7 proyek DPR, lebih baik anggaran dipakai untuk meminimalkan defisit negara dan mengurangi utang luar negeri di saat rupiah melemah terhadap dollar AS. (baca: Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan, F-Demokrat Minta 7 Proyek DPR Ditunda)

"Ruang fiskal APBN kita sempit sehingga belanja publik kecil. Tidak layak jika DPR menutup mata dan membiarkan masyarakat tidak menikmati jaminan kesehatan dan pendidikan, namun justru DPR bermewah-mewah dengan proyek pembangunan gedung," tambah dia.

Atas alasan tersebut, Fitra meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menolak secara tegas rencana pembangunan 7 proyek DPR.

"Jika dipaksakan dan batal, maka seperti 2010. Anggaran negara untuk praperencanaan kisaran senilai Rp 7-15 miliar akan menguap sia sia," ucapnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Nasional
Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Litbang 'Kompas': Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Nasional
Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Nasional
MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

Nasional
Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Nasional
Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Nasional
Litbang 'Kompas': 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Litbang "Kompas": 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Nasional
Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Nasional
Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Nasional
Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.