Andrinof Sebut Tujuh Proyek DPR Tak Pernah Masuk Rencana Program Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan, sejak awal, pemerintah memang tak pernah memasukkan tujuh proyek pembangunan di Kompleks Parlemen Senayan sebagai program prioritas pemerintah. Untuk itu, dia mendukung sikap Presiden Joko Widodo agar mengkaji ulang proyek tersebut.

"Kalau mau launching, itu sesuatu yang sudah jelas setelah dikaji setelah ketemu prioritasnya. Memang (tujuh proyek DPR) nggak ada di rencana," ujar Andrinof seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Andrinof mengatakan, untuk anggaran yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah tentu perlu melakukan kajian lebih mendalam.

"Memang harusnya begitu, dikaji dulu setiap proyek, apalagi kalau anggarannya mendekati 1 triliun rupiah," kata dia.

Kedatangan Andrinof bertemu Jokowi hari ini tidak terkait dengan proyek DPR ini. Andrinof mengaku dirinya hanya berbincang berbagai isu dengan Jokowi. Sambil membawa map berlogo Bappenas, Andrinof menyebutkan bahwa hubungan pertemanannya dengan Presiden masih sangat baik.

"Saya kan dulu di Bappenas. Masukan, tukar pikiran. Kemarin malam resepsi saya datang," ucap dia.

Presiden Jokowi belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung DPR. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas. (Baca: Bantah Beri Persetujuan, Presiden Masih Kaji Tujuh Proyek DPR)

Presiden sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)