Kompas.com - 18/08/2015, 16:44 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan setidaknya ada lima dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR RI yang belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Peneliti Senior Formappi Tomy Legowo menilai, dalam empat kali masa sidang DPR, belum ada satu pun dugaan pelanggaran yang ditindak tegas.

"Ada sejumlah kasus terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR, namun belum jelas penanganannya oleh MKD," ujar Tomy dalam diskusi di Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Tomy mengatakan, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato penutupan masa sidang keempat beralasan lambatnya kerja MKD karena butuh waktu untuk sosialisasi peraturan DPR. Padahal, kata Tomy, tidak perlu waktu lama bagi anggota DPR untuk memahami kode etik dan tata beracara MKD.

"Penegakan kode etik tidak bisa ditunda dengan alasan apapun. Termasuk sosialisasi tata cara dan undang-undang," kata Tomy.

Ada pun lima dugaan pelanggaran oleh anggota dewan yaitu pada 27 Maret 2015, anggota Fraksi PAN Anang Hermansyah kedapatan merokok di ruang rapat Komisi X. Kemudian, pada 30 Maret 2015 terjadi perebutan ruang Fraksi Golkar di Gedung Nusantara I DPR RI oleh kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie.

"Ada adu jotos antara Mustofa Assegaf (anggota Komisi VII F-PPP) dan Muljadi (Wakil Ketua Komisi VII F-Demokrat) saat RDP dengan Kementerian ESDM," kata Tomy.

Selain itu, anggota DPR Fraksi PDI-P Adriansyah yang tertangkap tangan KPK juga disebut belum menerima sanksi dari MKD. Adriansyah ditangkap tangan KPK pada 9 April 2015 saat mengikuti Kongres PDI-P di Bali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, pada 28 Mei 2015, anggota Komisi II F-Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan mantan stafnya, Denti Noviany Sari ke MKD. Frans diduga menggunakan gelar doktor dengan ijazah palsu. Namun, Ketua MKD Surahman Hidayat belum bisa menentukan tingkat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Frans.

Saat itu, kasus Frans baru memasuki tahap awal. Hingga kini belum diketahui tindaklanjut dugaan pelanggaran tersebut. Tomy mengatakan, pimpinan DPR semestinya mensorong kinerja MKD agar penindakan dugaan pelanggaran dilakukan dengan cepat dan efektif.

"Persoalan penegakan kode etik anggota DPR semestinya tidak dapat ditawar untuk ditunda," kata Tomy.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.