Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Aiman" Menelisik Rencana Luhut Pandjaitan

Kompas.com - 17/08/2015, 21:29 WIB

"Pakai nuranimu sajalah. Kalau sekarang kamu bikin, semua orang kamu hukum.... Kamu tanya dirimu juga, kamu sakit jiwa atau apa? Dan kamu tanya dirimu, kamu jujur tidak? Jangan-jangan kamu maling juga..."

Demikian pernyataan Luhut Pandjaitan ketika Aiman Witjaksono, jurnalis Kompas TV, menanyakan perihal potensi konflik KPK dan POLRI di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum.

Berkali-kali Luhut menyatakan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Termasuk soal mengatasi persoalan harga daging sapi yang melonjak. Luhut yakin harga daging sapi di Indonesia bisa mencapai Rp 60.000/kg.

Luhut mengaku akan melakukan kordinasi dengan beberapa kementerian untuk menyelesaikan persoalan ini. Bukan bermaksud politisasi ekonomi, Luhut menegaskan ia akan memberikan dirinya untuk bangsa dan negara.

Dua jabatan diemban sekaligus orang sang purnawirawan jenderal itu. Kepala Staf Kepresidenan yang diemban sejak Desember 2014 dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Sebagai orang yang sangat dipercaya Presiden Jokowi, benarkah Luhut baru mengetahui penunjukannya sesaat sebelum dilantik? Apa target dan rencana sebagai Menkopulhukam? Apa yang ia siapkan untuk menghadapi tantangan kerjanya, termasuk menghadapi politisi yang menginginkan posisinya? Sejuta tantangan menunggu Luhut.

Simak "AIMAN", Senin (17/8/2015) pukul 22.00 wib, di KompasTV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com