Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Calon Gubernur Sulut, Olly Dondokambey Mundur dari DPR

Kompas.com - 14/08/2015, 13:01 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Olly Dondokambey mengaku akan mundur sebagai anggota DPR setelah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Utara. Olly saat ini duduk sebagai anggota Komisi XI DPR RI.

"Surat pengunduran diri sudah (diproses)," kata Olly di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Olly menuturkan, hanya dirinya anggota DPR RI dari PDI-P yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Mengenai penggantinya di fraksi nanti, ia menyerahkan keputusannya kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Itu hak Ketum untuk menentukan," ujar Bendahara Umum DPP PDI-P tersebut. (Baca: Ingin Jadi Bupati Karawang, Saan Mustopa Siap Mundur sebagai Anggota DPR)

Olly mendaftarkan diri menjadi calon gubernur Sulut pada Senin (27/7/2015). Ia didampingi Steven Kandouw sebagai calon wakil gubernur. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, anggota legislatif wajib mengundurkan diri saat maju sebagai calon kepala daerah.

MK mengubah ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Pasal tersebut dianggap diskriminatif karena tidak mengharuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk berhenti dari jabatannya, tetapi cukup hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing-masing.

Padahal, penyelenggara negara lain, yakni pegawai negeri sipil, harus mundur dari jabatannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com