Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Andi Widjajanto Dicopot sebagai Seskab?

Kompas.com - 12/08/2015, 16:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Andi Widjajanto purna-tugas menjalankan jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet setelah Presiden Joko Widodo menggantinya dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pramono Anung.

Selama ini, posisi Andi memang kerap "digoyang" oleh partai koalisi pemerintahan, terutama politisi PDI-P.

Benarkah pencopotan Andi karena dorongan partai? Perwakilan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, membantahnya. (Baca: Andi Widjajanto Tinggalkan Kantor Setkab Tanpa Gubris Wartawan)

"Saya kira enggaklah. Ini hal biasa saja. Ini kan implementasi otoritatif presiden," ujar Teten di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Teten mengaku sangat tahu bagaimana proses Jokowi mengevaluasi para menteri dan akhirnya melakukan perombakan kabinet. Dia memastikan bahwa semua proses itu bukan didasarkan pada bagi-bagi kursi partai politik, melainkan pada kinerja dan kemampuan para pembantunya.

"Ketika tentukan orang-orangnya, Presiden juga pertimbangkan aspek profesionalitas, integritas, jadi tidak semata datang dari kelompok ini dan itu," kata dia. (Baca: Jelang "Reshuffle", Foto Andi Widjajanto Dipasang di Deretan Mantan Seskab)

Teten menambahkan, pencopotan Andi juga bukan karena yang ia berkinerja buruk. Namun, Jokowi melihat perlunya konsolidasi di pemerintahan sehingga semua bisa bergerak cepat.

"Bukan berarti mereka berkinerja buruk, melainkan karena ada kebutuhan reposisi itu agar pemerintahan lebih solid," papar Teten.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, dirinya akan memperbaiki komunikasi Istana dengan partai politik dan lembaga negara lainnya. Perbaikan pola komunikasi itu merupakan salah satu hal yang diminta oleh Presiden.

"Beliau menginginkan agar komunikasi di dalam dan luar, dengan lembaga tinggi negara dan juga parpol, bisa dilakukan lebih intensif," kata Pramono. (Baca: Jadi Seskab, Pramono Akan Perbaiki Komunikasi Istana dengan Parpol)

Para politisi PDI-P sempat mendesak Presiden mencopot Andi. Salah satu mantan Deputi Tim Transisi itu dituduh menjauhkan Jokowi dengan partai pendukungnya. (Baca: Politisi PDI-P: Rini dan Andi Jauhkan Jokowi dari Partai, Relawan, dan Rakyat)

Andi sudah membantah ketika disebut sebagai penghalang Jokowi dengan partai politik pendukungnya. Meski berada di ring satu Istana, kata Andi, hal itu tak membuatnya dapat dengan mudah menemui Jokowi. (Baca: Andi Bantah Disebut "Brutus" yang Jauhkan Jokowi dari Parpol Pendukungnya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com