Soal Tawaran Kereta Cepat Tiongkok, Pemerintah Belum Tentukan Sikap

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Tiongkok sudah menuntaskan studi kelayakannya terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk memaparkan sejumlah kelebihannya. Meski begitu, Pemerintah Indonesia masih belum memutuskan sikap.

Pemerintah masih akan menelaah dua proposal yang masuk. Selain dari Tiongkok, pemerintah sudah lebih dulu mendapat proposal dari Jepang.

"Nanti kita pelajari, secepatnya kita sudah tunjuk konsultan minggu ini, segera," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan, Senin (10/8/2015).

Sofyan mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang memilih konsultan yang akan ditunjuk. Ada 11 calon konsultan yang harus dipilih pemerintah, dan semuanya merupakan lembaga internasional.

"Konsultan itu nantinya akan bekerja dalam tempo 2-3 minggu. Konsultan hanya mengkaji proyek secara merit (kelayakan). Setelah itu, pemerintah akan memutuskan," kata dia.

Sofyan menampik klaim Pemerintah Tiongkok yang menyebutkan Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat membentuk perusahaan joint venture.

"Enggak. Itu proposal mereka. Kita nanti akan tentukan sikap siapa yang akan bangun proyek ini," ujar dia. "Kita lihat mana yang lebih kompetitif atau tidak setelah evaluasi," tutur Sofyan.

Dalam laporannya, Tiongkok memaparkan keunggulan kereta cepatnya. Yakni dengan jalur yang lebih panjang mencapai 150 kilometer, kecepatan lebih tinggi mencapai 350 kilometer per jam, dan rangkaian kereta yang lebih panjang. (Baca: Ini "Jualan" Tiongkok Terkait Kereta Cepatnya kepada Jokowi)

"Panjang total 150 kilometer, rasio jembatan terhadap terowongan 62 persen, dengan kecepatan 350 kilometer per jam," ucapnya.