Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Reshuffle" Jadi Obat Ampuh Jokowi Kembalikan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 08/08/2015, 15:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani segera melakukan perombakan kabinet, hal tersebut akan memberi kepastian sekaligus meraih kembali keyakinan publik. Terlebih lagi, saat ini, Jokowi dinilai tengah dihadapkan pada kepercayaan publik yang terus merosot.

Demikian disampaikan pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, di Jakarta, Sabtu (8/8/2015).

"Reshuffle ini bisa memutus keragu-raguan yang berkembang sejak lama. Kita masih tunggu keputusan politik Presiden terkait perlambatan ekonomi, ketidakpatuhan para menteri, menteri-menteri yang suka buat statement kontroversial," ujar Nico.

Dia menjelaskan, masyarakat sangat menantikan gerakan yang dilakukan Presiden selanjutnya. Menurut dia, Jokowi harus mengambil keputusan secepatnya. Momentum yang dianggap paling tepat melakukan perombakan kabinet adalah setelah atau sebelum nota keuangan dibacakan sehingga anggaran berikutnya bisa dijalankan para menteri yang baru.

Nico melanjutkan, saat ini yang menjadi sorotan publik adalah kinerja para menteri di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2015 yang hanya sebesar 4,67 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terus melemah adalah beberapa indikator lesunya perekonomian Tanah Air belakangan ini.

"Kalau kita lihat dari survei, tingkat kepuasan publik pada kinerja kabinet jauh di bawah tingkat kepuasan Presiden. Memang kabinet sekarang dirasa kurang bisa optimal bantu Presiden. Ini harus direspons dengan reshuffle," ujar Nico.

Dia menduga lamanya Presiden memutuskan soal reshuffle lebih disebabkan kesulitan Jokowi mencari oramg-orang yang tepat mengisi pos menteri. "Yang sulit sekarang memang mencari siapa penggantinya, terutama menteri ekonomi karena mengganti menteri ekonomi selama ini sama saja mengganti tim-tim di bawahnya apakah mau pakai UI, UGM, atau mana," ucap Nico.

Namun, dia menginginkan Presiden untuk segera bersikap lantaran semua masukan sudah diterima Presiden dari para pembisiknya di Istana, partai politik, hingga akademisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com