Din Akui Ada Sumbangan Uang Negara untuk Muktamar Muhammadiyah

Kompas.com - 07/08/2015, 13:47 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKetua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

MAKASSAR, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengatakan, anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar cukup besar. Menurut dia, ada andil negara dalam membantu Muhammadiyah menyelenggarakan muktamar kali ini.

"Biaya yang dipakai saat muktamar sebesar Rp 35 miliar," kata Din saat memberikan pidato pada Sidang Pleno XII Muktamar Ke-47 Muhammadiyah, Jumat (7/8/2015).

Awalnya, Din sempat ragu untuk membocorkan adanya bantuan negara itu. Bahkan, ia sempat meminta izin di depan forum muktamirin untuk membuka informasi adanya bantuan tersebut. "Ini enggak apa-apa ya saya buka," kata Din.

Ia mengungkapkan, bantuan itu diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla sebesar Rp 1 miliar. Jumlah itu terdiri dari Rp 500 juta dari Kantor Wapres dan Rp 500 juta dari kantong pribadi JK.

"Saya kemarin dapat SMS dari Pak JK, 'Ini sudah ditransfer Rp 500 juta dari Kantor Wapres, dan Rp 500 juta dari pribadi'," ujar Din.

Tidak hanya itu, istri Jusuf Kalla, Mufida Kalla, juga disebut Din menawarkan bantuan. "Ibu Kalla juga SMS, 'Pak Din, kalau ada yang kurang, kalau ada, bilang saja'," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X