Kompas.com - 29/07/2015, 12:11 WIB
Wakil Gubernur Banten Rano Karno berjalan memasuki Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa, Jumat (17/1/2014). Rano diperiksa sebagai saksi bagi terdakwa Akil Mochtar dalam kasus pengurusan sengketa Pilkada di Provinsi Banten. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Wakil Gubernur Banten Rano Karno berjalan memasuki Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa, Jumat (17/1/2014). Rano diperiksa sebagai saksi bagi terdakwa Akil Mochtar dalam kasus pengurusan sengketa Pilkada di Provinsi Banten. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Atut Chosiyah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Banten. Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno berpeluang menjadi gubernur definitif jika DPRD setempat menyetujui.

Pemberhentian Atut dilakukan setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusannya atas kasasi yang diajukan Atut dalam kasus suap kepada Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Lebak. Dalam putusannya, majelis hakim MA memperberat hukuman Atut menjadi tujuh tahun penjara dari semula empat tahun. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan presiden (keppres) yang isinya memberhentikan Atut.

"Surat resmi dari MA sudah sampai ke saya, kemudian Mendagri membuat laporan kepada Presiden lewat Mensesneg, kemudian keppres sudah keluar, dan keppres itu kita kirim ke Banten untuk diputuskan oleh DPRD dalam sidang paripurna," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan Rano Karno sebagai Gubernur Banten definitif pengganti Atut. Selama Atut dinonaktifkan, Rano yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Banten menjalankan tugas-tugas kepala daerah di provinsi tersebut.

Menurut Tjahjo, proses pengusulan Rano sebagai gubernur definitif belum sampai pada pembahasan di DPRD. "Belum (sampai ke pusat), rapat di DPRD-nya belum kok," ujar dia.

Atut dan Rano terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2012. Masa jabatan mereka semestinya berakhir pada 11 Januari 2017.

Pada pengadilan tingkat pertama, Atut divonis penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil melalui advokat Susi Tur Andayani. Uang itu untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X