Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Zaman Dulu Anak Dipukul Biasa Saja, Sekarang Pasti Masuk Koran

Kompas.com - 23/07/2015, 15:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin tingkat kekerasan terhadap anak akan semakin berkurang. Sebab, saat ini sudah ada undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan baik fisik maupun psikis.

"Sebenarnya ukuran kekerasan itu berubah sesuai waktu. Zaman dulu lebih banyak kekerasan, apalagi zaman saya. Jadi zaman dulu kalau anak dipukul, biasa saja. Sekarang ini menjadi tak biasa, menjadi hukuman, jadi sebenarnya ada pelanggaran undang-undang," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran undang-undang. Zaman dahulu, kekerasan terhadap anak juga belum menjadi sorotan. Berbeda dengan zaman dahulu, kasus kekerasan anak sekarang ini ramai diberitakan media. Kalla pun yakin pemberitaan media terhadap kasus kekerasan anak tersebut pada akhirnya menekan terjadinya kekerasan anak.

"Zaman dahulu anak dipukul, kita dipukul sama bapak, kita tidak ada beritakan. Kalau sekarang, diberitakan. Dulu banyak bapak pakai rotan. Kalau sekarang pakai rotan, masuk koran sudah. Sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu," tutur dia.

Hari ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tren pengaduan kasus terkait anak terus meningkat. Dari sembilan pengelompokan pengaduan, KPAI paling banyak menerima laporan terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis, menyampaikan bahwa meningkatnya pengaduan terkait anak ini menunjukkan belum optimalnya negara hadir menjamin perlindungan anak.

"Negara perlu hadir total untuk lebih memperhatikan perlindungan anak. Penegakan hukum harus tegas untuk mlndungi anak. Keberpihakan negara itu salah satunya diwujudkan pada penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti jaminan perlindungan anak pada kasus penyerangan tempat ibadah di Tolikara, Papua," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com