KIP Minta Pemerintah Satu Suara soal Tolikara

"Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya," kata Abdulhamid, di Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Menurut dia, pada era informasi saat ini, siapa pun bisa menyebarkan berita sesuai versi dan kepentingan masing-masing. Apalagi, media sosial yang beragam bentuknya sulit dicegah arusnya.

"Mereka tidak bisa disalahkan. Yang paling penting adalah dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak boleh para pejabatnya membuat pernyataan yang berbeda-beda yang menjadikan informasi semakin simpang siur sehingga tidak ada kejelasan kebenaran dan membuat publik bingung," ujar dia.

Abdulhamid menilai, persoalan Tolikara berada di ranah politik, hukum, dan keamanan. Oleh karena itu, peran Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno sangat menentukan. Menko Polhukam seharusnya segera memanggil menteri dan pejabat lembaga terkait untuk berkoordinasi, mendapatkan masukan, menganalisis, dan menyatukan sikap.

"Mendagri, Kapolri, Gubernur Papua, Panglima TNI, Kepala BIN, bahkan Menteri Agama harus dikoordinasi segera oleh Menko Tedjo," katanya.

Selain itu, menurut dia, juga perlu koordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim, Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan Kapolri Badrodin Haiti yang langsung mendatangi lokasi.

Selain itu, lanjut Abdulhamid, upaya pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) baik oleh pemerintah mau pun tokoh-tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun, anggota TPF harus heterogen agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah baru.

"Selanjutnya, keterangan atau informasi resmi seharusnya dekeluarkan oleh TPF ini atau pejabat pemerintah yang ditunjuk atas laporan TPF. Pejabat pemerintah jika mengeluarkan pendapat harus satu suara berdasarkan data yang diperoleh dari TPF, jangan beropini atas masukan sumber masing-masing yang belum jelas konfirmasinya," kata Abdulhamid.