Dituding Buat Berita Bohong, Ini Komentar Pemred "Tempo"

"Tempo selalu melaksanakan kerja jurnalistik yang profesional. Data itu selalu dicek serta diverifikasi berulang-ulang," ujar Arif melalui sambungan telepon, Sabtu (11/7/2015). "Kami sudah sesuai dengan kode etik pers dan yang tercantum dalam Undang-Undang Pers. Semua yang diamanatkan telah dipenuhi oleh Tempo," lanjut dia.

Namun, Arif enggan berkomentar ketika diminta berpendapat soal latar belakang laporan yang dilayangkan Maruly.

Terkait dengan laporan Maruly ke Bareskrim Polri atas berita di majalah Tempo edisi 13-19 Juli 2015, Arif mengaku menghargainya. Namun, dia mengingatkan, semestinya pelapor tidak membawa laporan itu ke Bareskrim Polri. "Sengketa antara narasumber dan media massa itu, sesuai UU Pers, diselesaikan lewat Dewan Pers," ujar dia.

Tempo, lanjut Arief, akan menghargai proses hukum yang berlaku jika nantinya Bareskrim melayangkan panggilan terhadap dirinya atau wartawannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Maruly menuduh majalah Tempo menyebar berita bohong dan fitnah. Berita yang dimaksud adalah laporan utama berjudul "Kriminalisasi KPK" di halaman 28-31.

Maruly merasa, berita itu membuat citra PDI Perjuangan di kalangan masyarakat Lampung menurun. "Efek berita ini, PDI-P dianggap masyarakat di Lampung anti-pemberantasan korupsi, anti-KPK. Ini jelas merugikan saya yang merupakan satu-satunya calon wali kota Bandar Lampung yang diusung PDI-P," ujar Maruly di Bareskrim Polri, Sabtu siang.

Adapun yang menjadi terlapor adalah wartawan majalah Tempo, yakni Rusman Paraqgueq, Yandhrie Arvian, Raditya Pradibta, dan Iqbal Lazuardi, serta Pemimpin Redaksi Arif Zulkifli. Mereka dilaporkan dengan tuduhan Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 318 KUHP, dan Pasal 390 KUHP.