Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Transparansi Pengadaan Alutsista, Moeldoko Sebut Detail Pembelian Akan Tertutup

Kompas.com - 07/07/2015, 05:05 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastikan proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan aturan. Meski demikian, ia memastikan detail jenis dan jumlah pembelian alutsista akan dilakukan secara tertutup.

"Ada hal-hal yang memang dibuka melalui elektronik, tetapi khusus alutsista tidak boleh. Jenis barangnya apa dan jumlahnya berapa itu tidak boleh dibuka karena berkaitan dengan kerahasiaan," ujar Moeldoko saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/7/2015).

Moeldoko mengatakan bahwa proses pembelian alutsista akan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam keputusan presiden (keppres). Salah satu hal, misalnya mengenai prosedur penunjukkan perusahaan tender dalam pengadaan alutsista.

"Prosesnya sungguh-sungguh terbuka, tidak boleh lagi ada yang aneh-aneh. Tidak boleh tunjuk kanan-kiri, semua harus melalui tender terbuka," kata Moeldoko.

Sementara itu, untuk melakukan sinkronisasi pembelian alutsista, menurut Moeldoko, TNI telah membentuk Dewan Kebijakan Penentu (Wanjaktu). Wanjaktu akan dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI, dan beranggotakan wakil kepala staf dari masing-masing angkatan.

Nantinya, kebutuhan alustista yang diajukan masing-masing angkatan akan disesuaikan dengan alutsista yang sudah dimiliki angkatan lain. Menurut Moeldoko, hal tersebut bertujuan agar terjadi pemerataan kemampuan alutsista di antara TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com