Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susun Perencanaan Proyek, Pemerintah Berdayakan Ahli-ahli Indonesia

Kompas.com - 06/07/2015, 18:24 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengutamakan kemampuan rekayasa dalam negeri untuk menyusun perencanaan proyek pembangunan. Para ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan dilibatkan.

"Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan itu diutamakan menggunakan kemampuan rekayasa dalam negeri, khususnya BPPT dan LIPI, tadi kami laporkan misalnya pembangkit listrik dan galangan kapal dan pelabuhan sudah kami arahkan ke sana," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (6/7/2015).

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono, serta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir.

Menurut Indroyono, pemberdayaan ahli-ahli Indonesia dalam menyusun perencanaan proyek diharapkan bisa meningkatkan kandungan lokal. Namun, jika kegiatan rekayasa dilaksanakan pihak asing, maka kemungkinan besar barang dan jasa yang digunakan nantinya diadakan dari luar negeri.

"Jadi kalau kegiatan rekayasa itu dilaksanakan bukan oleh orang indonesia, nantinya procurement (pengadaan) barang dan jasa bisa dari luar semua, tapi kalau kegiatan engineering-nya dilakukan oleh orang indonesia sendiri nanti bisa memilih barang-barang apa yang sudah bisa dibuat di Indonesia," kata Indroyono.

Ia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt. Jika perencanaannya diserahkan kepada konsultan luar negeri, pemerintah khawatir komponen pembangkit listrik, seperti turbin, nantinya harus didatangkan dari luar negeri.

Pada rapat siang tadi, Wapres Jusuf Kalla mencontohkan pengalamannya ketika memimpin pembangunan bandara di Makassar dan Kualan Namu, Sumatera Utara. Menurut Wapres, semua kegiatan perencanaan dalam pembangunan bandara tersebut dilakukan ahli dalam negeri.

"Intinya kekuatan nasional yang ingin diangkat. Pak Wapres memberi pengalaman Beliau waktu membangun bandara di Makassar dan Kuala Namu Medan misalnya, semua perencanaannya buatan dalam negeri, kita mau coba lagi itu," ujar Indroyono.

Selanjutnya, pemerintah akan membuat daftar proyek mana saja yang perencanaannya bisa dikerjakan ahli dalam negeri berdasarkan blue book (rancangan proyek pendanaan khusus) yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan berdasarkan APBN 2016.

"Nanti dilihat mana-mana saja yang engineering study, feasibility study, dan detail design-nya bisa dibuat oleh ahli2 Indonesia," sambung Indroyono.

Ditargetkan, kegiatan perencanaan proyek baik di pusat maupun di daerah bisa dilaksanakan pada Oktober atau November mendatang. Dengan demikian, pembangunan proyek bisa berjalan mulai Januari 2016.

Juru Bicara Wapres Kalla menyampaikan bahwa Wapres berharap para ahli Indonesia bisa lebih siap menerima transfer ilmu dari investor asing jika sudah mulai membangun.

"Misalkan kita mau bikin shinkansen, orang Jepangnya lebih ahli trus kita siapa yang mengetahui di sini, siapa orangnya. Jadi bisa apple to apple, diskusinya bisa setara, ada yang imbangi di sini. Kalau mereka datang terus enggak ada yang imbangi kan enggak lucu itu," kata Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Kelakar Airlangga Saat Ditanya soal Duet Khofifah-Emil pada Pilkada Jatim...

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Wantimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju, Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Pertahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com