Menanti Kinerja Kabinet Lebih Baik

Kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang mencuat beberapa waktu lalu menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi di antara lembaga negara yang mengampu bidang hukum.

Sembilan bulan pertama jalannya pemerintahan Jokowi-Kalla, publik menilai perekonomian yang paling buruk kinerjanya. Sebaliknya, kinerja pemerintahan paling baik dicapai dalam kesejahteraan sosial. Seiring dengan penilaian itu, rasa ketidakpuasan publik dialamatkan kepada tiga menteri koordinator (menko) yang mengoordinasi.

Menko Bidang Perekonomian menuai penilaian ketidakpuasan paling tinggi. Tiga dari lima responden menyatakan tak puas terhadap kinerja kementerian di bawah koordinasi Sofyan Djalil. Kondisi perekonomian Tanah Air yang dinilai tak kunjung membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya jadi penyebab ketidakpuasan publik. Harga beras yang melonjak tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus merosot, dan harga bahan bakar yang cenderung terus naik menjadi bahan referensi penilaian publik terhadap kementerian tersebut.

Kinerja Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga dinilai publik tak memuaskan. Meski program kerja kementerian di bawah koordinasinya, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Kesehatan, mendapat sambutan baik dan dinilai positif, publik kurang melihat peran dan fungsi koordinasi yang dijalankan Puan Maharani.

Penilaian serupa dituai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Sebagai pembantu Presiden, publik belum melihat kinerja menonjol. Alih-alih mendapat apresiasi, Tedjo sempat menuai kecaman saat konflik KPK versus Polri Januari silam. Beberapa pernyataan Tedjo sempat membuat polemik.

Hanya satu menko yang dinilai positif kinerjanya, yakni Menko Bidang Kemaritiman. Kinerja Indroyono Soesilo di bidang kemaritiman tersebut diapresiasi sebagian publik. Hal ini terkait erat dengan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dari 34 menteri dalam kabinet, publik menilai kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang paling baik.

Perombakan

Capaian kinerja menteri yang dipandang belum maksimal oleh publik tak lepas dari komposisi kabinet secara umum. Dalam penempatan posisi menteri, formula Presiden Jokowi untuk kabinet dinilai mayoritas publik (63,1 persen) belum tepat. Publik sesungguhnya tak mempermasalahkan latar belakang menteri. Dari unsur partai politik ataupun nonparpol seyogianya bukan prioritas utama penentuan orang nomor satu di kementerian. Kompetensi atau keahlian seseorang di bidang tertentu menjadi syarat utama peningkatan kinerja.