Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Nggak Masalah Marzuki Alie Mundur dari Demokrat

Kompas.com - 05/07/2015, 12:57 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrat tidak mempersoalkan niat Marzuki Alie untuk mundur sebagai kader partai berlambang bintang tersebut. Menurut Ruhut, seorang kader Partai Demokrat seharusnya bisa menjaga sikap dan perkataannya.

"Statement (Marzuki) kemarin kemungkinan akan mundur, nggak masalah. Hidup ini pilihan. Nggak ada masalah," kata Ruhut di sela-sela acara rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (5/7/2015).

Ruhut menjelaskan, Marzuki kali ini tidak diundang ke acara Rapimnas karena bukan termasuk pengurus partai. Marzuki yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi tersingkir dari kepengurusan Partai Demokrat 2015-2020, pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ruhut menyebut tidak dipilihnya mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu karena Marzuki telah menyindir SBY saat pelaksanaan Kongres Partai Demokrat bulan Mei lalu di Surabaya. Seharusnya sebagai kader, Marzuki bisa mendukung kerja pengurus partai. (baca: Marzuki Alie Disingkirkan dari Demokrat karena Sindir SBY)

"Jadi dalam berucap, yah mbok kita harus hati-hati," ucap anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Marzuki Alie sebelumnya memberikan sinyal akan keluar dari Partai Demokrat. "Dengan tidak masuk dalam struktur apa pun, tidak ada ruang yang diberikan oleh partai untuk mengabdi lagi di Partai Demokrat," kata Marzuki melalui pesan singkat, Sabtu pagi.

Marzuki menyatakan masih ingin berpolitik dan terlibat aktif dalam usaha membesarkan Demokrat. (baca: Disingkirkan SBY, Marzuki Beri Sinyal Keluar dari Demokrat)

Namun, setelah mengetahui tidak masuk dalam kepengurusan yang dibentuk SBY dan tidak diundang untuk hadir dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat, Marzuki mulai berpikir untuk keluar dari partai tersebut.

"Jadi bukan saya yang tidak ingin berbuat lagi untuk Partai Demokrat, tapi SBY-lah yang menentukan bahwa kita tidak perlu lagi ada dalam Partai Demokrat," ujar mantan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com