Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Pastikan Istirahatkan Alutsista Tak Layak Pakai

Kompas.com - 02/07/2015, 15:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI. Evaluasi dilakukan tak hanya berdasarkan umur alutsista, tetapi juga terkait kelayakan setiap alutsista.

"Kita lihat mulai tahun pembuatan. Evaluasi per tahunnya bagaimana. Kalau perlu diistirahatkan, ya diistirahatkan," kata Moeldoko di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Menurut Moeldoko, meski banyak alutsista TNI yang telah berumur, tidak sedikit yang berstatus masih layak pakai. Meski demikian, tahun penggunaan masih tetap menjadi perhatian utama dalam evaluasi tersebut.

"Ada kelayakan, layak terbang, layak berlayar, itu ada poin-poinnya untuk dinilai. Jadi, bukan karena tahunnya, tetapi tahun memang menjadi atensi," ujarnya.

Sementara itu, Moeldoko enggan membeberkan berapa besar alutsista yang masih berfungsi dan mana yang tidak. Menurut dia, hal itu merupakan rahasia negara.

Hasil investigasi sementara TNI Angkatan Udara, mesin pesawat Hercules C-130 mengalami malafungsi ketika lepas landas dari Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6/2015). Pesawat buatan tahun 1961 itu jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengatakan, setelah lepas landas, salah satu mesin kanan pesawat mengalami malafungsi. Hal itu, kata dia, terlihat dari pesawat yang terbang ke kanan dengan ketinggian yang rendah. (Baca: KSAU: Mesin Kanan Malafungsi, Hercules Tabrak Antena)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com