Reformasi Polri Harus Dilanjutkan

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan, penerapan revolusi mental diperlukan untuk mempercepat reformasi kultural yang menjadi penghambat Polri selama ini. Ia menambahkan, langkah itu merupakan kunci reformasi Polri untuk menjadi lembaga penegak hukum yang independen, profesional, dan akuntabel.

"Polri telah menjalankan reformasi struktural dan legal atau hukum, tetapi reformasi kultural tidak berjalan. Revolusi mental merupakan langkah tepat untuk mengubah mentalitas anggota Polri," ujar Benny, Selasa (30/6/2015), di Jakarta.

Perubahan sikap dan mental anggota Polri, tambahnya, dinilai bisa meningkatkan kinerja Polri serta memperkuat citra lembaga Polri di masyarakat. Penguatan internal Polri diperlukan pula agar Polri semakin tangguh dan efektif menghadapi tantangan yang semakin besar, misalnya terorisme dan kejahatan cyber.

Terkait pembenahan internal, pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menekankan Polri agar memperkuat kewenangan pengawasan internal. Diperlukan pula penanaman nilai-nilai keadilan dan menghindari diskriminasi dalam pembinaan personel.

Selain itu, pimpinan Polri harus mampu mengikis kesan adanya matahari kembar yang terlihat dari kebijakan mutasi personel, penentuan jabatan, dan masuk sekolah tinggi kepolisian.

Bambang mengungkapkan, Polri telah mengalami peningkatan dalam kinerja reserse, terutama dalam penanganan tindak kejahatan. Begitu juga kinerja polisi dalam penanganan lalu lintas. Namun, layanan masyarakat yang dilakukan kepolisian perlu dipercepat dan lebih praktis agar memudahkan akses publik.

"Peningkatan telah tampak dalam sejumlah tugas Polri, tetapi upaya itu harus selalu ditingkatkan dan berjalan konsisten," katanya.Kapal induk

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, mengatakan, Polri masih memiliki kendala karena hadirnya fenomena "kapal induk". Fenomena itu membuat struktur Polri yang terlalu besar sehingga menanggalkan paham efisiensi. Struktur yang besar juga mengakibatkan Polri terkesan malas berubah, sulit beradaptasi dengan perkembangan situasi, dan terkesan cepat puas dengan capaian yang telah diraih.

Polri, lanjutnya, juga belum mampu mewujudkan organisasi modern yang mampu secara konsisten menjalankan suatu kebijakan. "Sejumlah manajemen kebijakan Polri berjalan tidak konsisten sehingga terdapat kebijakan yang terhenti ketika belum terlihat dampaknya. Dalam mewujudkan reformasi, Polri harus menjaga reformasi itu sekaligus mengoptimalkan hasilnya," ujarnya.

Ekspektasi besar yang diberikan masyarakat terhadap Polri juga menjadi tantangan bagi Polri. Ia menyatakan, Polri saat ini tidak lagi berhadapan dengan pemenuhan kebutuhan institusi, tetapi harus menghadapi harapan besar masyarakat. Alhasil, masyarakat menuntut perubahan Polri yang tidak hanya dirasakan oleh institusi, tetapi dirasakan pula oleh masyarakat.

"Harapan masyarakat kepada Polri adalah logis dan benar. Sebab, Polri merupakan simbol demokrasi," katanya.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan, perbaikan internal dan peningkatan layanan masyarakat merupakan upaya yang dilakukannya untuk memperbaiki citra Polri di masyarakat. Meski reformasi Polri telah memberikan perbaikan, ia mengakui, harapan dan tuntutan besar masyarakat terhadap Polri akan sulit dipenuhi seluruhnya.

"Tuntutan besar itu semakin tidak imbang dengan kemajuan yang kami capai. Bagi saya, perbaikan Polri secara internal dan berkurangnya pelanggaran di tubuh Polri merupakan kemajuan yang ingin saya capai," tuturnya.

Perwujudan revolusi mental juga telah dicanangkan Polri. Hal itu ditunjukkan dengan misi Polri untuk menjadi penggerak reformasi mental di Indonesia. Ia mengatakan, kepolisian di daerah juga telah memulai perbaikan layanan kepada masyarakat dengan memudahkan akses masyarakat untuk berkomunikasi dengan polisi mulai dari kepolisian sektor. (SAN)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Juli 2015 dengan judul "Reformasi Polri Harus Dilanjutkan".